Hukum UU ITE Tak Terbukti, Pengadilan Tinggi Bebaskan Saidah Saleh

UU ITE Tak Terbukti, Pengadilan Tinggi Bebaskan Saidah Saleh

-

- Advertisment -

Surabaya,Warnakota.com

Pengadilan Tinggi, Jawa Timur memutus bebas (vrijspraak) Saidah Saleh Syamlan (52) dan membatalkan amar putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Selasa, (26/2/2019) No 3120/Pid.Sus/2018/PN Surabaya memvonis hukuman pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan.

Pengadilan Tinggi Surabaya juga memerintahkan agar harkat martabat serta kehormatan Saidah Saleh Syamlan dipulihkan. Terkait dengan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Surabaya ini, seperti yang dilansir Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, telah ikut mendampingi korban sejak Maret 2019. Untuk mendapatkan keadilan menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku dan berterima kasih kepada pimpinan majelis hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya yang membuka diri untuk melihat kejanggalan-kejanggalan pada kasus Saidah Saleh Syamlan ini.

Melalui SAFEnet lewat keterangan tertulis di Maret 2019. Setidaknya ada tiga kejanggalan dari kasus yang berawal pada 12 September 2017, saat Kuasa Hukum PT Pisma Putra Textile, Muhammad Bayu Kusharyanto, melaporkan pemilik nomor 0813-5780-800 ke kepolisian di Surabaya.

Dalam laporannya, Kuasa Hukum PT Pisma Putra Textile, mempermasalahkan pesan WhatsApp dari nomor 0813-5780-800. Dalam pengembangan penyelidikan, polisi menemukan nomor tersebut terdaftar atas nama Saidah Saleh Syamlan. Kemudian ia dimintai keterangan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kejanggalan pertama, tidak adanya alat bukti yang sah. Barang bukti berupa hasil tangkap layar bukanlah alat bukti yang sah dalam persidangan UU ITE. Pemeriksaan lewat forensik digital atas perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan WhatsApp haruslah dilakukan. Hal tersebut untuk membuktikan bahwa pesan itu dikirim dari nomor yang dipasang pada perangkat yang digunakan Saidah.

Penghapusan pasal-pasal karet UU ITE ini sudah mendesak, mengingat mereka yang dipidana semakin lama semakin meningkat. Tidak adanya pemeriksaan forensik digital itu menyebabkan persidangan dilandaskan hanya pada keterangan saksi. Ini tentu tidak bisa dijadikan landasan bahwa pengirim pesan WhatsApp tersebut adalah Saidah, meski nomor tersebut terdaftar atas namanya. Terlebih dalam keterangannya, Saidah mengatakan ia tidak pernah mengirim pesan WhatsApp tersebut.

Bahkan ia tidak kenal dengan orang-orang yang kemudian dikatakan menerima pesan WhatsApp tersebut, sehingga barang bukti kasus ini sebenarnya lemah. Kejanggalan kedua, kasus pencemaran nama UU ITE tidak bisa dipisahkan dengan pasal 310-311 KUHP. Dalam penjelasan hasil revisi UU ITE No.19 Tahun 2016, disebutkan bahwa pasal ini adalah delik aduan absolut, harus memenuhi unsur di muka publik, dan merupakan persoalan antar pribadi. Dalam Pasal 310 KUHP ayat (1), ada 4 unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu (1) dengan sengaja, (2) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (3) dengan menuduhkan sesuatu hal, (4) yang maksud diketahui umum, maka empat unsur tersebut haruslah terbukti lebih dulu dalam persidangan. Pasal itu jelas mengatur bahwa unsur pencemaran nama baik harus menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Artinya, objek penghinaan dalam kasus pencemaran nama baik haruslah manusia perseorangan dan bukan badan hukum, atau badan usaha, atau badan pemerintahan. Selain itu, SAFEnet menilai aduan yang diwakilkan oleh kuasa hukum, sangatlah membingungkan. Apakah posisi kuasa hukum ini mewakili perusahaan atau individu pemilik perusahaan, sehingga tidak jelas siapa pelapor yang nama baiknya dicemarkan.

Kemudian pesan WhatsApp ini sebenarnya percakapan antar pribadi, yakni antara nomor pengirim dan nomor penerima, dan bukan dilakukan secara publik, diketahui oleh umum. Dalam kasus ini, tidak ada prasarana teknologi yang digunakan untuk membuatnya dapat diakses oleh orang lain selain dari penerima itu sendiri. Kejanggalan ketiga, dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Diduga Sentra Kuliner Urip Sumorjo Dibuat Ajang Pungli Langgar Perwali nomor 78 Tahun 2016

Surabaya ,warnakota.comDiduga pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam Dinas koperasi Perwali nomor 78 tahun 2016 yang...

Wooo,,,Baru Tahu Kalau Rumah YKP  Harus Diberikan Kepada Masyarakat 

Surabaya,warnakota.com Pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Ketua...

Terdakwa  Venansius Diduga Kebal Hukum Akhirnya Ditahan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya

Surabaya, warnakota.comSurabaya,Terdakwa  Venansius Niek Widodo dikabarkan kembali ditahan atas kasus penipuan dan penggelapan,...

Hakim Cantik Manjakan Residivis Penipuan dan Penggelapan terdakwa Venansius tidak ditahan

Surabaya, warnakota.com  Sidang Terbuka terkait  perkara dugaan penipuan 63 milliar...
- Advertisement -

Sidang Keabsahan Wasiat Terkait Harta Peninggalan, Aprilia Okadjaja

Surabaya,warnakota.comPengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang perebutan harta peninggalan dari (Alm) Aprilia Okadjaja antara King Finder...

Rumah Janda Dilalap Si Jago Merah

Surabaya,warnakota.comPeristiwa kebakaran terjadi di Jalan Dukuh Mbulak Banteng Sekolahan RT 03, RW 01 , pukul 21 :10...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you