Hukum Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Tanjungan No 82, 84 dan 86 dan bagian belakang gedung no 80 Surabaya

Meski putusan berkekuatan hukum tetap sejak lama, eksekusi lahan yang salah satu di atasnya berdiri kantor cabang pembantu (kacab) Badan Pertanahan Surabaya (BPN) 1 itu, masih ngambang sejak 1 September 2020 lalu. Alasan penundaan eksekusi berubah-ubah.

Setidaknya dua alasan dikemukakan pihak PN Surabaya terkait eksekusi lahan tersebut. Pertama, eksekusi tersebut akan mengganggu pelayanan kacab BPN 1. Terbaru, Ketua PN Surabaya Johny mengatakan pihaknya belum berencana mengeksekusi objek sengketa tersebut karena belum mendapatkan persetujuan atau ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Penundaan eksekusi tersebut, sangat disesalkan oleh Kuasa Hukum Tjipto ChandYakobus Welianto. 

Dilangsir dari berita lima .com

Kata Yakobus Welianto, tidak benar dalil dan alasan  akan mengganggu kacab BPN Surabaya 1. Sebab pemohon tidak mengajukan eksekusi atas lahan yang dipakai kacab BPN 1.

“Dengan ini saya jelaskan dan tegaskan bahwa tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi yang saat ini dipakai untuk kantor cabang pembantu Kantor Pertanahan Surabaya I, tidak kami  mintakan eksekusi karena tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi itu haknya kantor pertanahan Surabaya I sesuai putusan yang inkracht,” kata Yakobus Welianto di PN Surabaya. Senin (23/11/2020).

Kepada Media Yakobus Welianto mengatakan sebelum eksekusi dilakukan dia sudah melakukan pra sosialisasi dengan pihak terkait, terutama kepada Kepolisian, Koramil, Kodim, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat.

Sambung Yakobus Welianto, semua pihak sudah di pra sosialisasikan dengan baik, termasuk persiapan protokol kesehatan dengan tim Gugus Tugas Covid 19, baik itu masker, sarung tangan dan hand saniteser sudah kami siapkan semua.

“Bahkan Surat Penetapan Pengadilan juga sudah dikeluarkan tertanggal 1 September 2020. Namun kenyataanya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (KPN) tidak konsisten terhadap surat yang sudah dibuat dan di tandatangani sendiri. Penundaan yang tidak jelas ini membinggungkan pencari keadilan,” sambungnya.

Kepada awak media, Welianto juga menandaskan akibat penundaan eksekusi tersebut tidak hanya membuat dirinya merugi. Namun reputasinya sebagai seorang advokat sudah rusak.

“Untuk pra sosialisasi eksekusi saja saya sudah menghabiskab dana jutaan rupiah. Saya juga malu kepada klien saya karena dinilai tidak profesional mengurusi perkara dia,” tandasnya.

Ditanya awak media, apa langkah yang akan dia temput terkait penundaan eksekusi,? Welianto menjawab, bahwa dirinya tidak tahu persis langkah selanjutnya.

“KPN hanya mengatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa minta petunjuk dan ijin lebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ada apa ini Pak Joni? Karena KPN Surabaya tidak konsistenan, maka kami mendesak MA untuk mengkaji ulang pelayanan prima di PN Surabaya. Mungkin kami juga mendesak MA untuk mengkaji kembali jabatan KPN untuk digantikan yang tegas dan konsisten,” jawabnya.

Humas PN Surabaya, Martin Ginting menanggapi terkait penundaan eksekusi tersebut. Ginting memberikan solusi supaya pemohon eksekusi berkirim surat kepada KPN Surabaya.

“Suruh saja pemohon eksekusi menulis surat  kepada KPN Surabaya agar di jawab secara resmi ya mbak, agar di jawab oleh yang bersangkutan secara langsung melalui Panitera,” jawab Martin Ginting melalui WhatsApp.

Diketahui, Penetapan eksekusi 07/EKS/2020/PN.SBY, atas lahan di Jalan Tunjungan No 80 Surabaya sudah ditandatangani KPN Surabaya sejak tanggal 1 September 2020.

Penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 268/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 55/PDT/2013/PT SBY tanggal 11 April 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2501 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015. 

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi  

Surabaya,warnakota.com

 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Tanjungan No 82, 84 dan 86 dan bagian belakang gedung no 80 Surabaya

Meski putusan berkekuatan hukum tetap sejak lama, eksekusi lahan yang salah satu di atasnya berdiri kantor cabang pembantu (kacab) Badan Pertanahan Surabaya (BPN) 1 itu, masih ngambang sejak 1 September 2020 lalu. Alasan penundaan eksekusi berubah-ubah.

Setidaknya dua alasan dikemukakan pihak PN Surabaya terkait eksekusi lahan tersebut. Pertama, eksekusi tersebut akan mengganggu pelayanan kacab BPN 1. Terbaru, Ketua PN Surabaya Johny mengatakan pihaknya belum berencana mengeksekusi objek sengketa tersebut karena belum mendapatkan persetujuan atau ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Penundaan eksekusi tersebut, sangat disesalkan oleh Kuasa Hukum Tjipto ChandYakobus Welianto. 

Kata Yakobus Welianto, tidak benar dalil dan alasan  akan mengganggu kacab BPN Surabaya 1. Sebab pemohon tidak mengajukan eksekusi atas lahan yang dipakai kacab BPN 1.

“Dengan ini saya jelaskan dan tegaskan bahwa tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi yang saat ini dipakai untuk kantor cabang pembantu Kantor Pertanahan Surabaya I, tidak kami  mintakan eksekusi karena tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi itu haknya kantor pertanahan Surabaya I sesuai putusan yang inkracht,” kata Yakobus Welianto di PN Surabaya. Senin (23/11/2020).

Kepada Media Yakobus Welianto mengatakan sebelum eksekusi dilakukan dia sudah melakukan pra sosialisasi dengan pihak terkait, terutama kepada Kepolisian, Koramil, Kodim, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat.

Sambung Yakobus Welianto, semua pihak sudah di pra sosialisasikan dengan baik, termasuk persiapan protokol kesehatan dengan tim Gugus Tugas Covid 19, baik itu masker, sarung tangan dan hand saniteser sudah kami siapkan semua.

“Bahkan Surat Penetapan Pengadilan juga sudah dikeluarkan tertanggal 1 September 2020. Namun kenyataanya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (KPN) tidak konsisten terhadap surat yang sudah dibuat dan di tandatangani sendiri. Penundaan yang tidak jelas ini membinggungkan pencari keadilan,” sambungnya.

Kepada awak media, Welianto juga menandaskan akibat penundaan eksekusi tersebut tidak hanya membuat dirinya merugi. Namun reputasinya sebagai seorang advokat sudah rusak.

“Untuk pra sosialisasi eksekusi saja saya sudah menghabiskab dana jutaan rupiah. Saya juga malu kepada klien saya karena dinilai tidak profesional mengurusi perkara dia,” tandasnya.

Ditanya awak media, apa langkah yang akan dia temput terkait penundaan eksekusi,? Welianto menjawab, bahwa dirinya tidak tahu persis langkah selanjutnya.

“KPN hanya mengatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa minta petunjuk dan ijin lebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ada apa ini Pak Joni? Karena KPN Surabaya tidak konsistenan, maka kami mendesak MA untuk mengkaji ulang pelayanan prima di PN Surabaya. Mungkin kami juga mendesak MA untuk mengkaji kembali jabatan KPN untuk digantikan yang tegas dan konsisten,” jawabnya.

Humas PN Surabaya, Martin Ginting menanggapi terkait penundaan eksekusi tersebut. Ginting memberikan solusi supaya pemohon eksekusi berkirim surat kepada KPN Surabaya.

“Suruh saja pemohon eksekusi menulis surat  kepada KPN Surabaya agar di jawab secara resmi ya mbak, agar di jawab oleh yang bersangkutan secara langsung melalui Panitera,” jawab Martin Ginting melalui WhatsApp.

Diketahui, Penetapan eksekusi 07/EKS/2020/PN.SBY, atas lahan di Jalan Tunjungan No 80 Surabaya sudah ditandatangani KPN Surabaya sejak tanggal 1 September 2020.

Penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 268/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 55/PDT/2013/PT SBY tanggal 11 April 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2501 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015. *rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Laporan Yunus Yamani Di Polda Jatim Di Duga Dimangkrakan Oknum Penyidik

Surabaya,warnakota.com Entah penyebabnya  keadilan hukum Yunus Yamani hingga sekarang belum di dapatkan tak hanya...

Sejumlah 325 orang dari Keluarga Besar PN Surabaya Di Sweb dan Hasilny 4 hari lagi

Surabaya,warnakota.comKegiatan Sweb berjalan Lancar dalam kegiatan Sweb ini di ikuti oleh 325 orang  wajib dari seluruh ASN kel...

Kata Ketua PN Surabaya, Yang tidak Ikut Sweb Tidak Boleh Bekerja Demi Kesehatan Dan Program Pemerintah

Surabaya,warnakota.com Sehubungan dengan gelombang kedua puncak peningkatan terjangkitnya Virus covid 19 di Dunia internasional,...

Kuasa Hukum Belly Karamoy Meminta Perdamaian Hanya dilakukan Antara Principal Tergugat Dengan Pengugat

aynNgGnYYnSurabaya,warnakota.comgGAYNGSidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., dengan   Thie Butje Sutedja ...
- Advertisement -

Dalam waktu 3 Bulan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Musnakan Barang Bukti Sabu 8.793,586 Gram

Dalam waktu 3 Bulan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Musnakan Barang Bukti Sabu 8.793,586 Gram  Surabaya.warnakota.comDiawal...

Terdakwa Moh Rosol Warga Bangkalan Diduga jadi Marketing Sabu

Surabaya.warnakota.comSidang perkara narkoba dengan NO REG PERK 40/Euh 2/11/ 2020  dengan terdakwa Moh Rosol Bin Mukri (...

Must read

Laporan Yunus Yamani Di Polda Jatim Di Duga Dimangkrakan Oknum Penyidik

Surabaya,warnakota.com Entah penyebabnya  keadilan...

Sejumlah 325 orang dari Keluarga Besar PN Surabaya Di Sweb dan Hasilny 4 hari lagi

Surabaya,warnakota.comKegiatan Sweb berjalan Lancar dalam kegiatan Sweb...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you