Hukum Terpidana Kasmu Mantan DPRD Bangkalan Ajukan PK

Terpidana Kasmu Mantan DPRD Bangkalan Ajukan PK

-

- Advertisment -

 

Surabaya ,Warnakota.com

Tak terima dengan Putusan Kasasi yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan nomor 2645/Pid.SUS /2016 yang isinya :

Mengadili ,Mengabulkan Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi ,Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Surabaya  Nomor :2117 /Pid .B / 2015 /PN .SBY.

 

Mengadili Sendiri ;Menyatakan terdakwa Kasmu telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul’ Menjatuhkan pidana,terhadap terdakwa selama 7 (Tujuh )Tahun dan  6(Enam)bulan dengan denda Rp 100.000.000; (Seratus Juta Rupiah )Jika denda tersebut tidak di bayar maka dig anti 6 (Enam ) bulan kurungan penjara.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Rahcmad Hary Basuki saat di temui awak media menerangkan ,Sidang Peninjauan Perkara Kembali terkait Kasmu akan di Gelar di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menurut Jaksa Penuntut Umum Rachmad Hari Basuki SH,Mengatakan dengan adanya PK dari Terpidana Kasmu Mantar DPRD tingkat 2 Kabupaten Madura Bangkalan.

Dalam pengajuan PK terpidana Kasmu akan Mengajuhkan Novum Baru yaitu Saksi,yang terpidana tidak mau menyebutkan nama saksinya.

Bagi saya itu adalah hak nya dari terpidana.dimana mencari Keadilan tucak hanya di putus Di persidangan saja.bisa banding melalui PT.bisa banding Di MA dan bisa PK.yang penting kita menghormati Hukum .rencana bulan depan September persidangannya,jelas Jaksa Hery kepada Awak Media.

Perkara ini berawal dari terdakwa Kasmu, ditangkap Tim Cobra Subdit Jatanran Polda Jatim di hotel Oval Surabaya, saat sedang berduaan di dalam kamar hotel bersama seorang perempuan berinisial LCD, yang masih di bawah umur.

Perlu di ketahui Alasan Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana

Mahkamah Agung (MA) menyatakan upaya kasasi dari para terdakwa meyatakan keberatan dengan vonis kasasi dari MA dan akan mengajukan Peninjauan membahas tentang alasan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

Peninjauan Kembali (PK) yang dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah Herziening adalah suatu upaya hukum luar biasa dalam hukum pidana, terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewjisde). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada intinya menyebutkan bahwa PK dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PK diajukan kepada Mahkamah Agung.

PK tidak dapat diajukan apabila putusan pengadilan tersebut menyatakan terdakwa bebas (vrijspraak) dan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag rechts vervolging). Dasar pertimbangannya adalah upaya hukum luar biasa PK adalah semata-mata untuk kepentingan terpidana untuk membela hak-haknya agar terpidana tersebut terlepas dari kekeliruan pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya.

Syarat dapat diajukannya PK adalah adanya keadaan atau bukti baru (novum). Keadaan atau bukti baru yang menjadi landasan diajukannya PK tersebut adalah yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”, yang diartikan:

1. Jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum;

2. Keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima;

3. Dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Permohonan PK diajukan berdasarkan alasan-alasan yang terdiri Permohonan PK diajukan berdasarkan alasan-alasan yang terdiri :

 

a. Putusan memperlihatkan kekhilafan atau kekeliruan yang mencolok;

b. Dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang ternyata satu sama lain saling bertentangan;

c. Apabila terdapat keadaan baru, yang apabila diketahui pada saat sidang berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan akan membebaskan terdakwa atau melepaskannya dari segala tuntutan hukum;

d. Apabila dalam putusan suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi pernyataan itu tidak diikuti dengan pemidanaan.

 

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang berhak mengajukan PK yaitu terpidana atau ahli warisnya. Selain dari terpidana dan ahli warisnya, maka permohonan PK harus dinyatakan tidak diterima.*sri

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Diduga Sentra Kuliner Urip Sumorjo Dibuat Ajang Pungli Langgar Perwali nomor 78 Tahun 2016

Surabaya ,warnakota.comDiduga pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam Dinas koperasi Perwali nomor 78 tahun 2016 yang...

Wooo,,,Baru Tahu Kalau Rumah YKP  Harus Diberikan Kepada Masyarakat 

Surabaya,warnakota.com Pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Ketua...

Terdakwa  Venansius Diduga Kebal Hukum Akhirnya Ditahan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya

Surabaya, warnakota.comSurabaya,Terdakwa  Venansius Niek Widodo dikabarkan kembali ditahan atas kasus penipuan dan penggelapan,...

Hakim Cantik Manjakan Residivis Penipuan dan Penggelapan terdakwa Venansius tidak ditahan

Surabaya, warnakota.com  Sidang Terbuka terkait  perkara dugaan penipuan 63 milliar...
- Advertisement -

Sidang Keabsahan Wasiat Terkait Harta Peninggalan, Aprilia Okadjaja

Surabaya,warnakota.comPengadilan Negeri (PN) Surabaya kembali menggelar sidang perebutan harta peninggalan dari (Alm) Aprilia Okadjaja antara King Finder...

Rumah Janda Dilalap Si Jago Merah

Surabaya,warnakota.comPeristiwa kebakaran terjadi di Jalan Dukuh Mbulak Banteng Sekolahan RT 03, RW 01 , pukul 21 :10...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you