Umum Sewa Tanah Melambung Tinggi ,PT Pelindo III Digugat...

Sewa Tanah Melambung Tinggi ,PT Pelindo III Digugat Warga

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

Tak terima atas Sewa Tanah yang melambung tinggi Warga Perak barat dan Warga Perak Timur bergabung dalam Forum Perjuangan Warga Perak kurang lebih dari 500 warga akan Mengugat PT Pelindo III Surabaya.
Gugatan yang akan di gelar Senin 23 Juli 2018 di Pengadilan Arjuna Surabaya.Dalam Gugatannya Warga “Meminta  kepastian hak atas tanah yang selama ini di duga dikuasai PT Pelindo III Suràbaya.
 

Menurut Ketua Umum FPWP, Suprio Widodo pàda Jumpa Pers di Perak Timur  234 Surabaya.menjelaskan bahwa warga perak ini menempati Lahan tersebut sebelum PT Pelindo III lahir.

Gugatan akan dilakukan secara bertahap setidaknya ada  kurang lebih 400 berkas gugatan yang di ajuhkan

Semua hak keperdataan, baik bangunan hingga lahan, diklaim milik PT Pelindo III . Ini yang akan kita lawan. Warga sudah punya tanah dan bangunan, sebelum ada Pelindo III,” jelasnya.

Apalagi kepemilikan dari PT Pelindo III itu belum diketahui kebenarannya dan dasar hukumnya.

Sedangkan hak atas tanah di Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Barat diakui PT Pelindo III karena memiliki dua sertifikat tanah nomornya sama 1/K tahun 1988 status Tanah Negara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 570,3 juta m2 Perum Pelabuhan III untuk daerah lingkungan kerja (DLKr).

“Pengakuan atas sertifikat dua No 1/K Perumpel III itulah yg digunakan senjata oleh Pelindo untuk menarik sewa,” katanya.

Warga Perak yang tak tahu dengan sertifikat tanah HPL hanya manut saja dan membayar sewa. Kalau dijumlah, uang sewa tanah dari warga Perak dalam 18 tahun sejak 2000, jumlahnya ratusan triliun rupiah.

Padahal, seauai UU No 17/2008 tentang Pelayaran dan PP No 71/2008 tentang Kepelabuhan dinyatakan kalau PT Pelindo III hanya sebagai operator
terminal Pelabuhan Tanjung Perak.

“Sebagai operator terminal pelabuhan maka semua kegiatan usaha Pelindo III ditetapkan dalam surat izin dari Menhub hanya sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan) untuk kegiatan seperti jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang, dan jasa pelayanan penumpang,” katanya

Untuk mendapatkan legalitas kegiatan BPU di Pelabuhan Tanjung Perak, Pelindo III wajib menandatangani Surat Perjanjian Konsesi dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak.
Perjanjian itu memaksa kedua belah pihak mematuhi hak-hak dan kewajiban masing-masing.

Namun di dalam surat perjanjian konsesi itu dimasukkan pasal kewajiban Pelindo III , di mana Pelindo memberikan bagian hak atas tanah HPl-nya ex Perumpel III kepada Otoritas Pelabuhan untuk mendirikan bangunan kantor-kantornya dan bangunan kantor instansi lainnya.

“Hal-hal ini yang membuat Pelindo III menarik sewa tanah dan atau bangunan dengan tak ada payung hukumnya,” ujarnya.

Dia menilai, Pelindo III bersikukuh operator terminal pelabuhan Tanjung Perak yang punya tanah dan bangunan.
Jika warga Perak Utara dan Perak Barat tak mematuhi keputusan Direksi Pelindo III tentang tarif sewa nonusaha, maka Pelindo III mengintimidasi, tekanan psikologis, bahkan sampai ke teror..

“Mereka bisa lebih garang lagi yaitu mengeksekusi sejumlah bangunan sampai membongkarnya, rata dengan tanah tanpa mengabaikan proses hukum di pengadilan. Bahkan, ada pintu masuk yang ditutup beton,” jelasnya

Diketahui, sesuai Nomor Perkara 315/Pdt.G/2018/PN SBY, bertanggal Senin, 26 Maret 2018, 1. Ardiansyah, SH, 2. Drs. Suprio Widodo, EC. 3. Soekarwan. 4. Zahara melakukan gugatan Perbutan Melawan Hukum terhadap 1. Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya II. 2 PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Tanjung Perak d/h Perum Pelabuhan Indonesia III Surabaya.

Beda dengan Humas Pelindo III yaitu Lia Indi Agustiana,Melalui WA dengan Nomer 081134xxxx menerangkan”

Saat ini Pelindo III sedang melaksanakan penataan tanah HPL. Adapun mengenai gugatan tersebut, kami menghormati tindakan yang dilakukan oleh warga yang mempunyai hak hukum. Yang dilakukan Pelindo III karena pihak peyewa lahan tidak melaksanakan perjanjian dengan baik, yaitu tidak melaksanakan pembayaran atas sewa tersebut.

Pelindo III telah kooperatif dalam hal penagihan namun belum ada pembayaran hingga saat ini. Adapun kewajiban kami sebagai BUMN untuk mengelola aset yang diamanahkan negara dan tidak mendiamkan pelanggaran yang terjadi.

Pelindo III melakukan penataan lahan di lingkungannya telah sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku sesuai kesepakatan (perjanjian) dengan penyewa lahan.

Sesuai Pasal II Aturan Peralihan UUD 45 Jo. UU 86 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda, lembaga penyelenggara pelabuhan yang di dalamnya meliputi pengusahaan tanah di dalam wilayah kerja pelabuhan Belanda di Hindia Belanda berdasarkan  Staatblad 159/1940, dikuasai oleh Pemerintah Indonesia dimana kewenangan pengelolaan atas tanah nya saat ini dipercayakan kepada Pelindo. 

Jadi sesuai UU Pokok Agraria dan regulasi hukum Agraria lainnya, maka tanah Pelabuhan Tanjung Perak yang dahulunya milik Belanda, hingga saat ini menjadi milik Pelindo.

Perlu diluruskan anggapan bahwa biaya sewa lahan terlalu mahal karena Pelindo III adalah sebagai perpanjangan tangan Negara yang diberikan kewenangan oleh hukum (PP 40/1996 dan Permen Agraria No 9/1999) untuk menerima uang pemasukan dari pengusahaan tanah, kami hanya bisa memungut biaya sewa sesuai ketentuan yang berlaku yang nilainya rasional (wajar) karena kami juga memelihara fasilitas umum, diantaranya pedestrian, penerangan listrik, penghijauan dan sanitasi jalan. Dari dasar hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan perusahaan atas penyerahan penggunaan tanah HPL .jelas Lia selaku Humas Pelindo *rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Merasa Dicemarkan. Masbuhin Umumkan Tantangan Pada Pieter Talaway

Surabaya.warnakota.com Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menyerang dan...
- Advertisement -

Advokat Masbuhin Ajukan Banding Atas Sangsi Pemberhentian Setahun dari DKD Peradi Jatim

Surabaya.warnakota.comDewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara 12 bulan dan...

Putusan Pahit Praperadilan Singky Soewadji Terhadap Polrestabes Surabaya.

Surabaya.warnakota.com Sidang babak akhir gugatan Praperadilan nomer  perkara 28 atas nama singky dan polrestabes .berujung...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you