Nasional SE Badilum MA No 2 tahun 2020, menjadikan Polemik...

SE Badilum MA No 2 tahun 2020, menjadikan Polemik Bagi Wartawan

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com
Siapa “Otak” dibalik terbitnya Surat Edaran (SE) Dirjen Badilum MA nomor 2 tahun 2020 yang bertentangan dengan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, Menjadi pertanyaan salah satu Organisasi Wartawan yakni Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI) sejak kemarin Sabtu (29/2).
PJI pun sebelumnya meriliskan dugaan adanya “Mafia Peradilan” namun tak terlihat fisiknya, Terkait soal SE MA Nomor 2 Tahun 2020, Tentang Tata Tertib Menghadiri Sidang, Sehingga dilarang mengambil gambar, rekaman suara, rekaman televisi jika tanpa seijin ketua pengadilan negeri bersangkutan.
 
Kalau dilanjutkan, pasti akan menuai polemik berkepanjangan, khususnya dengan pers. Karena keduanya saling bertolak belakang dengan Undang Undang pers yang menganut azas kemerdekaan mencari gagasan dan informasi, sedangkan SE 2/2020 dianggap membatasi.
Kalaulah sekarang SE MA Nomor 2 Tahun 2020, dicabut, memang harus dicabut.
Permasalahannya bukan hanya sampai disitu atau berfokus pada pencabutan itu saja. Siapa dibalik ide dikeluarkannya SE 2/2020 itu. Apakah mungkin Ketua MA tidak mengetahui substansi SE tersebut sebelum ditanda tanganinya?! SE MA Nomor 2 Tahun 2020 itu jelas berpihak pada kemungkinan terjadinya ketidak adilan mafia peradilan di ruang sidang,” Ujar Hartanto Boekhori Ketua Umum Persatuan Jusnalis Indonesia.

“Rahasia umum, di semua instansi termasuk institusi peradilan, selalu ada “oknum” perusak sistem yang bersih. Dalam dunia hukum atau peradilan, sering disebut sebagai “mafia peradilan”. “Tukang menjungkir-balikkan” penegakan hukum dan keadilan. Nyaris semuanya dilakukan atas dasar motivasi uang. Memperparah keadaan, bila oknum dalam suatu institusi relatif banyak, bahkan “direstui” pimpinan institusinya. Apakah kondisi demikian masih dapat disebut “oknum”?!,”tandas wartawan senior yang menjabat 2 periode ketum pji.

Dalam situasi kondisi seperti itulah, fungsi pers dinilainya sebagai kontrol sosial harus dijalankan, dengan segala “senjatanya” termasuk kamera, perekam audio video, kamera tersembunyi (hidden camera) dan lain-lain.
Dia juga mengatakan, Bahkan seorang jurnalis diperbolehkan melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam melakukan kegiatan jurnalisme investigasi, selama dilakukan demi untuk memperjuangkan kepentingan umum, dan sifatnya terbatas serta harus dilakukan jurnalis yang bermoral tinggi, dan mempunyai tanggung jawab moral. Tak terkecuali untuk menguak ketidak-adilan atau mafia hukum di persidangan dalam pengadilan.
Dalam persidangan, hakim peradilan, jelas harus dihormati secara proporsional. Namun kalau sampai harus melakukan pembatasan yang berlebihan seperti diatur dalam SE 2/2020 itu, justru akan berakibat “memanjakan/melindungi” oknum pelaku “Mafia peradilan”. Karena hasil foto, perekaman gambar dan suara, setidaknya bisa dijadikan alat bukti atau sekurang-kurangnya, “petunjuk” untuk sarana membongkar “pelencengan” keadilan atau setidaknya menjadi “rem” bagi oknum-oknum itu,”tegas boekhori mengakhiri.
Diketahui pemberitaan sebelumnya, Hal ini pun juga sempat menuai kritikan keras dari bermacam pihak, Seperti komentar salah satu Wartawan Hukum Di Pengadilan Negeri Surabaya, Yakni, Komang Aries (Komang) sebagai Jurnalis Media onlen  mengatakan, jika tindakan Dirjen badilum MA dinilai Gegabah, Selain itu tidak sesuai pada Undang Undang Pers.
“Bahwa keputusan yang dibuat Badilum terkait pelarangan baru soal mengambil foto, merekam suara, dan merekam gambar di ruang persidangan merupakan keputusan yang gegabah.
Mungkin lebih tepat hal tersebut diberlakukan untuk pengunjung sidang dan para pihak yang berperkara, bukan wartawan. Ingat ya, kita ini bekerja juga dilandaskan pada UU Pers,” ujar komang menyayangkan keluarnya surat edaran tersebut, saat di hubungi melalui pesan chating whatsappnya.
“Menurut saya, keputusan Badilum MA tentang larangan tersebut ditujukan tanpa terkecuali. Artinya ada pengebirian terhadap tugas jurnalistik.
Maksud dan tujuan diterbitkannya peraturan itu tidak jelas arahnya,” lanjutnya mengkhawatirkan akan adanya pengebirian kerja jurnalis.
Komang juga menambahkan soal adanya WBBM dan WBK di Pengadilan, Dan harus adanya keterbukaan peradilan, Sehingga ia berharap pada Ketua Mahkamah Agung RI yang rencananya akan mencabut larangan tersebut, agar mencopot Dirjen Badilum dari jabatannya.
“Dan saya apresiasi dengan sikap tegas Ketua MA yang memerintahkan Badilum untuk mencabut Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2020 karena tidak sesuai dengan keterbukaan peradilan dalam wilayah bebas bersih melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Karena telah membuat resah, sudah selayaknya Ketua MA mencopot Dirjen Badilum dari jabatannya,”Tegas wartawan yang sekian lama menimbah ilmu hukum.
Hal senada dengan keterangan  Sitinjak, SH selaku Pimred media Onlen , ia mengatakan bahwa  yang dibuat Badilum tersebut berpotensi untuk membungkam kebebasan Pers secara tidak langsung, agar jurnalis menuangkan berita tidak mempunyai bukti dan fakta ketika dalam berperkara saat jalannya persidangan .
Oleh karena itu SE tersebut, bertabrakan dengan UU No. 40/1999 tentang Pers. Dalam pasal 18 ayat (1) serta pasal 4 ayat (2) dan (3) . *red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you