Umum Polres dan Pemkab Lamongan MoU pengawasan Dana Desa

Polres dan Pemkab Lamongan MoU pengawasan Dana Desa

-

- Advertisment -

 

Lamongan ,warnakota.com

Pemerintah kabupaten Lamongan resmi mengikat nota kesepahaman bersama dengan Polres dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Penandatanganan nota kesepahaman bersama itu dilakukan di Pendopo Lokatantra, Senin (6/11) kemarin. Selain dihadiri langsung Bupati Fadeli dan Kapolres AKBP Juda Nusa Putra, jajaran Forkopimda Lamongan juga hadir lengkap. Kepala Desa bersama jajaran Polres juga dihadirkan di Pendopo Lokatantra. Kerjasama di tingkat kabupaten ini menindaklanjuti kerjasama serupa yang sudah dilakukan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pembangunan Desa dengan Polri, 20 Oktober 2017 lalu. Kapolres menyebutkan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa ini nantinya akan dilakukan Polsek bersama Babinkamtibmas.

Dia juga menegaskan institusinya dalam pengawasan Dana Desa akan mengutamakan tindakan pencegahan. “Babinkamtibmas kini memiliki landasan hukum di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Dengan adanya ini Kades tidak perlu merasa nanti akan terhambat kinerjanya, “ kata Kapolres. Dia bahkan menegaskan akan menindak anggotanya yang melakukan penyimpangan saat melaksanakan tugas pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Sementara Bupati Fadeli menyadari ada yang perlu diperkuat, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan Desa dalam administrasi pengelolaan Dana Desa. Karena itu dia memerintahkan ada pendampingan terkait itu oleh kecamatan masing-masing. Nota kesepahaman bersama itu seperti dijelaskan Sekda Yuhronur Efendi untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak terkait. Dengan harapan dari tindaklanjutnya adalah pengelolaan Dana Desa yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ruang lingkup kerjasama ini akan mengutamakan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, Desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Termasuk fasilitasi bantuan pengamanan dan pengelolaan Dana Desa. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kerjasama ini juga mengatur penguatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan pertukaran data atau informasinya. Di Lamongan, Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) terus meningkat. Tahun 2015, total alokasi untuk dua pos itu mencapai Rp 249.037.212.500, tahun 2016 menjadi Rp 412.877.546.223 dan di 2017 kembali naik menjadi Rp 489.919.633.300. *Dra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

IKA Stikosa AWS, Gusdurian dan INTI Surabaya Bagikan 200 Menu Buka Puasa

Surabaya ,warnakota.com Banyak cara dilakukan untuk berbagi kebahagiaan di bulan...

Korem Baladhika Jaya Berkomitmen Bangun Generasi Berakhlak Mulia

        Kota Malang,- Korem 083/Baladhika Jaya berkomitmen untuk mencetak generasi...

Pemohon Renvoi Prosedur Dan Termohon Renvoi Prosedur Ajukan Argumentasi Hukum 

  Surabaya , warnakota.com Sidang lanjutan gugatan Renvoi Prosedur yang dimohonkan Cindro...

Keterangan Ahli Menguntungkan Bagi Pengugat , Pemberi Wasiat Bebas Nemberikan Wasiat Kepada Siapapun

Surabaya,warnakota.com Sidang Sengketa waris antara Harijana dan King Finder Wong...
- Advertisement -

Saya Tidak Pernah Bercerai Dengan Aprilia Okadjaja, Harijana Itu Cucu Keponakan 

Surabaya, warnakota.com Cerita keluarga bahagia dan harmonis meski sudah 28 tahun...

Bagaikan Minum Pil Pahit  Kapolrestabes Surabaya Terkait Oknum Anggotanya Terlibat Narkoba 

Surabaya,warnakota.com Pesta sabu di hotel tengah kota Surabaya, 5 oknum...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you