Umum Polres dan Pemkab Lamongan MoU pengawasan Dana Desa

Polres dan Pemkab Lamongan MoU pengawasan Dana Desa

-

- Advertisment -

 

Lamongan ,warnakota.com

Pemerintah kabupaten Lamongan resmi mengikat nota kesepahaman bersama dengan Polres dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Penandatanganan nota kesepahaman bersama itu dilakukan di Pendopo Lokatantra, Senin (6/11) kemarin. Selain dihadiri langsung Bupati Fadeli dan Kapolres AKBP Juda Nusa Putra, jajaran Forkopimda Lamongan juga hadir lengkap. Kepala Desa bersama jajaran Polres juga dihadirkan di Pendopo Lokatantra. Kerjasama di tingkat kabupaten ini menindaklanjuti kerjasama serupa yang sudah dilakukan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pembangunan Desa dengan Polri, 20 Oktober 2017 lalu. Kapolres menyebutkan dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa ini nantinya akan dilakukan Polsek bersama Babinkamtibmas.

Dia juga menegaskan institusinya dalam pengawasan Dana Desa akan mengutamakan tindakan pencegahan. “Babinkamtibmas kini memiliki landasan hukum di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Dengan adanya ini Kades tidak perlu merasa nanti akan terhambat kinerjanya, “ kata Kapolres. Dia bahkan menegaskan akan menindak anggotanya yang melakukan penyimpangan saat melaksanakan tugas pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa. Sementara Bupati Fadeli menyadari ada yang perlu diperkuat, terkait Sumber Daya Manusia (SDM) di pemerintahan Desa dalam administrasi pengelolaan Dana Desa. Karena itu dia memerintahkan ada pendampingan terkait itu oleh kecamatan masing-masing. Nota kesepahaman bersama itu seperti dijelaskan Sekda Yuhronur Efendi untuk menjalin komunikasi yang baik antara pihak terkait. Dengan harapan dari tindaklanjutnya adalah pengelolaan Dana Desa yang efektif , efisien dan akuntabel.

Ruang lingkup kerjasama ini akan mengutamakan pembinaan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, Desa dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Termasuk fasilitasi bantuan pengamanan dan pengelolaan Dana Desa. Fasilitasi penanganan masalah dan penegakan hukum terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kerjasama ini juga mengatur penguatan pengawasan pengelolaan Dana Desa dan pertukaran data atau informasinya. Di Lamongan, Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) terus meningkat. Tahun 2015, total alokasi untuk dua pos itu mencapai Rp 249.037.212.500, tahun 2016 menjadi Rp 412.877.546.223 dan di 2017 kembali naik menjadi Rp 489.919.633.300. *Dra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you