Umum Perampasan Mobil Milik Kader Pemuda Pancasila Melanggar Pidana

Perampasan Mobil Milik Kader Pemuda Pancasila Melanggar Pidana

-

- Advertisment -

Surabaya, Warnakota.com

Debt collector atau penagih utang seringkali menjadi momok menakutkan bagi para peminjam kredit apa pun termasuk kredit Mobil. Dalam melakukan kredit Mobil, tentunya ada risiko kredit macet atau ketidak mampuan debitur membayar cicilan kredit motornya.

Seringkali, calon debitur takut akan adanya debt collector mata elang yang bisa sewaktu waktu menarik paksa mobil yang masih dalam masa kredit.

Apalagi bila debt collector tersebut sudah melakukan tindak kekerasan dan mengancam keamanan Anda untuk mengambil paksa motor Anda.

Bolehkah Debt Collector Mengambil Motor di Tengah Jalan? Jawabannya jelas tidak. Debt collector tidak diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil paksa mobil kredit dengan alasan kredit macet atau alasan apa pun.

Tindakan pengambilan mobil oleh debt collector dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan berupa perampasan. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 tentang pencurian dengan kekerasan.

Dalam melakukan kredit motor, kreditur (dalam hal ini pihak leasing atau bank pemberi kredit mobil) dan debitur terikat oleh kontrak atau perjanjian kredit tertentu.

BIla seorang peminjam tidak bisa membayar angsuran kredit sampai dengan tanggal jatuh tempo, artinya debitur telah melanggar perjanjian kredit dan melanggar hukum. Dalam hal ini, debitur telah melakukan wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi, pihak kreditur bisa saja mengajukan pembatalan atas kontrak kredit. Atas dasar ini sebenarnya pihak kreditur atau leasing berhak untuk menyita mobil Namun, proses penyitaan barang ini tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun debt collector, melainkan oleh pihak pengadilan. Pelanggaran kontrak yang dilakukan pengambil kredit ini termasuk dalam pelanggaran hukum perdata.

Dalam hukum ini, pembatalan perjanjian kredit harus terlebih dulu diputuskan lewat pengadilan. Bila telah diputuskan, maka eksekusi pengambilan motor haruslah dilakukan oleh pihak pengadilan, bukan debt collector atau pun perwakilan dari pihak leasing.

Bahkan pihak kepolisian pun tidak berhak melakukan eksekusi terhadap motor karena kredit macet. Karena adanya surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Hari Kurniawan selaku Sales Head Area Jatim dengan Pihak Debitur Chusnul Athiyah dalam Pernyataannya Debitur akan Melanjutkan Kriditnya .

Adanya pernyataan tersebut akhirnya Demo di kantor Leasing Jalan Patuah Dibubarkan dan kembali Ke Rumah Masing Masing*Rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Merasa Dicemarkan. Masbuhin Umumkan Tantangan Pada Pieter Talaway

Surabaya.warnakota.com Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menyerang dan...
- Advertisement -

Advokat Masbuhin Ajukan Banding Atas Sangsi Pemberhentian Setahun dari DKD Peradi Jatim

Surabaya.warnakota.comDewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara 12 bulan dan...

Putusan Pahit Praperadilan Singky Soewadji Terhadap Polrestabes Surabaya.

Surabaya.warnakota.com Sidang babak akhir gugatan Praperadilan nomer  perkara 28 atas nama singky dan polrestabes .berujung...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you