Hukum Pelatihan Terpadu Sistim Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat...

Pelatihan Terpadu Sistim Peradilan Pidana Anak Bagi Aparat Penegak hukum.

-

- Advertisment -

 

 

 

 

Surabaya,warnakota.com

Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat )terpadu SPPA,Tersertifikasi Bagi Aparat Penegak Hukum Dan Instansi Terkait Di Kota Surabaya.
Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomer 31 tahun 2016, ” Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Terpadu Sistim Peradilan  Pidana Anak Bagi Aparat Penegak hukum.
Dalam acara Diklat ini di hadiri
Hakim pidana pada Pengadilan Negeri  Surabaya ,Jaksa pidana anak pada Kejari Surabaya ,Jaksa pidana anak pada Kejari Tanjung Perak ,Penyidik pidana anak pada Polrestabes Surabaya ,PK Bapas Kota Surabaya ,Peksos di bawah Dinas Sosial LPKS Kota Surabaya ,DP5A Kota Surabaya ,PATBM Kota Surabaya  serta Advokat di Kota Surabaya .
Latar Belakang
Pemberian perlindungan hukum yang baik terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) memang menjadi suatu keniscayaan bagi setiap negara. Apalagi disadari bahwa anak masih “Doli incapax”. Istilah ini mengacu pada anggapan bahwa seorang anak “tidak mampu melakukan kejahatan” atau membentuk mens rea dalam pikiran mereka, karena mereka belum memiliki pemahaman yang cukup terkait konsep “benar dan salah”. Jadi, berbagai perilaku buruk anak harus dilihat sebagai tanggungjawab orang dewasa yang ada di sekelilingnya.
 Penerapan Retributive Justice yang mengedepankan penghukuman dengan pemenjaraan tidak relevan dan seringkali melanggar hak asasi manusia sang anak. Banyak contoh yang memperlihatkan bagaimana anak yang dijebloskan ke penjara justru menjadi semakin lebih buruk ketika menyelesaikan masa tahanannya. Sehingga, pemenjaraan seringkali hanya menjadi “sekolah kriminal” bagi anak.
Pemberlakuan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menerapkan pendekatan Restorative Justice mendapat apresiasi dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan direkomendasikan untuk dijadikan sebagai salah satu contoh terbaik bagi negara-negara lain. Namun harus diakui, penerapan UU SPPA masih banyak menghadapi kendala di lapangan, salah satunya kurangnya kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif berdasarkan UU SPPA.
Merespon hal tersebut, UNDP Indonesia, atas dukungan pemerintah Denmark, mengeluarkan inisiatif program baru Improving Restorative Justice through Integration (IRJI) yang bertujuan untuk menguatkan koordinasi dan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan kementerian/lembaga terkait, terutama pada area:
a. Penguatan prosedur pelaksanaan dan koordinasi antara APH dan Kementerian/Lembaga terkait untuk pelaksanaan UU SPPA, termasuk database yang terkoordinasi untuk penanganan kasus pidana anak.
b. Penguatan kapasitas APH, modul dan training terpadu.
c. Praktek terbaik dan pembelajaran dari uji coba pelaksanaan SOP Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam implementasi UU SPPA.
Perubahan mindset para Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengimplementasikan UU SPPA menjadi sangat penting. Dalam rangka mengkapasitasi APH mengenai UU SPPA, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai SPPA serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu SPPA bagi APH dan Instansi Terkait. Berdasarkan Program Strategis  SPPA 2016-2019, teridentifikasi jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah 8.797 orang, 23 modul dan 115 tenaga pengajar. Hingga Desember 2017, tercatat 979 APH terdiri dari hakim, jaksa, polisi, petugas kemasyarakatan, pengacara dan pekerja sosial telah mengikuti pelatihan terpadu.
Dalam Perpres No. 175 Tahun 2014 disebutkan Diklat Terpadu bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam SPPA, dengan tujuan spesifiknya adalah:
a. meningkatnya pengetahuan yang sama bagi penegak hukum dan pihak terkait tentang hak-hak anak, keadilan restoratif, dan diversi dalam SPPA;
b. meningkatnya kompetensi teknis APH dan pihak terkait dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam SPPA;
c. terpenuhinya jumlah APH dan pihak terkait dalam SPPA.
Diklat Terpadu juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang spesifik dan data diidentifikasi mengenai SPPA bagi APH untuk digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini.
UNDP-IRJI didukung oleh Kedutaan Denmark, bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kementerian Sosial RI untuk mengembangkan SOP Koordinasi Aparat Penegak Hukum dalam implementasi UU SPPA dan Database Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak berbasis Teknologi Informasi (SPPA TI). SOP Koordinasi dan SPPA TI ini seyogyanya akan diujicobakan di dua wilayah, yaitu Palembang dan Surabaya. Oleh karena itu, sebagai awal dari ujicoba tersebut, dilakukan Diklat Terpadu SPPA bagi Aparat Penegak Hukum di dua wilayah tersebut.
Kegiatan Diklat terpadu SPPA ini bertujuan untuk;
Memberikan materi dan kemampuan dasar kepada apparat penegak hukum di Kota Surabaya khususnya tentang koordinasi Aparat Penegak Hukum, terutama berkaitan dengan:
a. Penanganan Anak yang belum berumur 12 tahun
b. Penanganan Anak melalui proses diversi di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan.
c. Pelaksanaan Pidana dan Tindakan
d. Penangkapan, penitipan dan penempatan/penahanan Anak.
Menurut , Moch. Choliq Al Muchlis ,” Pendapat
1. Bagus dg adanya pelatihan semakin mengetahui hak” ABH dalam proses  hukum.
2. Adanya sinergisitas lintas sektoral baik polisi, kejaksaan, bapas, PN, Penasihat hukum, Pekerja sosial, tokoh agama dan masyarakat terkait penanganan pada ABH di Kota Surabaya.
3. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan terpadu bagi penegak hukum dan pihak terkait mengenai sistem peradilan pidana anak (SPPA) semoga dalam penanganan di Surabaya semakin layak bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.*Rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you