Hukum Oknum Lurah Tanah Kali Kedinding di duga tak terancam ...

Oknum Lurah Tanah Kali Kedinding di duga tak terancam  Pecat dari PNS.

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

Sidang terkait perkara Prona di Kelurahan Tanah Kali kedinding ,Kecamatan Kenjeran ,sudah babak akhir.Mengingat Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tanjung Perak yaitu Jaksa Saiful dan Jaksa Ginanjar menuntut  5 tahun , bahwa terdakwa Lurah Mujianto bersalah dan melanggar pasal 12 huruf e Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang Undang Undang no 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan  Tindak Korupsi jo pasal 35 ayat (1) ke 1  KUHP.

 

Sayangnya Tuntutan Jaksa tak seirama dengan Putusan Hakim Tahsin SH,MHUM,yang mengadili dan me vonis Lurah Tanah Kali Kedinding di vonis 1 tahun penjara dan denda 150 juta subside 2 bulan,dengan barang bukti kedua HP milik terdakwa di kembalikan.

 

Sedangkan Jaksa Penuntut sendiri akan mengajuhkan banding mengingat Putusan hakim sangat Jomplang.Berdasarkan PP no 40  PERKAB walikota,jika oknum pns bersalah dan berdasarkan putusan pengadilan 2 tahun,maka oknum PNS akan di pecat,

 

Di karenahkan Putusan satu tahun untuk Lurah Mujianto di duga  tak di pecat ,saat di konfirmasi bagian kepegawaian belum bisa memberikan jawaban ,menurutnya itu adalah  kewenangan Bu Risma (Walikota),kalau memang Bu Wali sudah memberihkan keputusan pastilah Kecamatan Kenjeran akan di beritu dan  pihak Kelurahan  juga akan ada pemberitahukan .jelas salah satu  kasi Kepegawaian.

 

Perlu di ketahui Perkara ini berawal dari Kedua tersangka Lurah Mudjianto dan Ketua BKM Jonathan Soewandono di tetapkan tersangka oleh Penyidik polres tanjung perak  tidak di tahan,Setelah di limpahkan kekejaksaan negeri tanjung perak kedua terdakwa  di tahan.

Berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya1nomor ;23/KEP-35.80/1/2014 tentang penunjukan petugas  pelaksana kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Proyek Operasional Nasional Pertanahan (Prona) tahun Anggaran 2014 sebagai anggota panitia A.dengan kuota 150 bidang tanah.

Sedangkan Anggaran biaya di bebankan di APBD  pada alokasi DIPA BPN RI NO 056.01.2.673756/2014  tanggal 1 Desember 2013 sebesar Rp 298 Ribuh per bidang  yang tertuang di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

Yang di gunakan untuk biaya  panitia hingga penyerahan Sertifikat kepada peserta Prona  namun ada beberapa biaya yang harus di tanggung oleh peserta Prona sendiri diantaranya untuk pembelian patok batas tanah,foto copy dan pembelian materai.

JPU menerangkan bahwa terdakwa Jonathan Soewandono selaku Ketua sekaligus Koordinator BKM justru menarik biaya  Rp 3.750.000; umtuk petok D di bawah tahun1997 dan Rp 4,1 juta untuk petok D .

Dengan rincian  untuk petok D tahun 1997,  uang muka pendaftaran sebesar  Rp 750,000; dari biaya pengurusan  sertifikat 3 juta rupiah .

Sementara untuk petok D di atas tahun 1997 dengan biaya pendaftaran sebesar  Rp 1,1 juta  dan biaya Sertifikat sebesar Rp 3 juta..

Kemudian  terdakwa Jonathan Soewandono  tidak punya dasar hukum untuk melakukan penarikan biaya pembuatan Sertifikat bagi peserta prona .dan terdakwa  Lurah Mudjianto mengetahui adanya penarikan biaya tersebut..

Dan meminta biaya Sporadik  kepada terdakwa Jonathan  Soewandono sebesar 350 Ribuh untuk perbidang tanah,bahkan terdakwa Jonathan Soewandono  memerintahkan Chusnul Chotimah  selaku bendahara BKM menyerahkan uang kepada Lurah Mudjianto sebesar Rp 53,650.000; dengan rincian  tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 18.900,000,tanggal 30 Desember 2013 Rp 3 juta.tanggal 7 Januari 2014 sebesar Rp 15.400.000;,tanggal 10 Januari 2014 Rp 4.450.000;.tanggal 24 Januari 2014 Rp 2.800.000.dari tanggal 28 Januari 2014  sebesar Rp 9.100.000, jelas Jaksa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 12 huruf e Undang Undang no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas  Undang Undang Undang no 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan  Tindak Korupsi jo pasal 35 ayat (1) ke 1  KUHP .

 

Sedangkan  terdakwa tidak mengetahui adanya Prona di Kelurahan Tanah Kali Kedinding dan tidak pernah menerima surat dari BPN.

Terkait program prona terdakwa tidak  pernah di libatkan dan tidak mengetahui  adanya penarikan  biaya  oleh Jonathan Soewandono ,terdakwa lurah Mudjianto sama sekali tidak menerima surat apapun dari BPN *RHY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Narkoba Pembelaan Kuasa Hukum Tidak Sependapat Dengan Tuntutan Jaksa

Surabaya,warnakota.comSidang penyala gunaan Narkoba yang disidangkan ketua Majelis Hakim Cantik Ni Putu Purnami SH,MH di Ruang Candra...

Gugatan Keabsahan Wasiat Semakin Memanas King Finder dan Harijana Saling Lapor

Surabaya,warnakota.com  Perseteruan antara King Finder Wong dengan Harijana terkait harta...

Lesbi Tawuran DiVonis Dua Bulan 

Surabaya,warnakota.com Pukul sesama lesbi (pencinta sejenis) hingga lebam, kedua terdakwa lesbi yaitu Reni Puspitasari...

Diduga Sentra Kuliner Urip Sumorjo Dibuat Ajang Pungli Langgar Perwali nomor 78 Tahun 2016

Surabaya ,warnakota.comDiduga pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam Dinas koperasi Perwali nomor 78 tahun 2016 yang...
- Advertisement -

Wooo,,,Baru Tahu Kalau Rumah YKP  Harus Diberikan Kepada Masyarakat 

Surabaya,warnakota.com Pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Ketua...

Terdakwa  Venansius Diduga Kebal Hukum Akhirnya Ditahan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya

Surabaya, warnakota.comSurabaya,Terdakwa  Venansius Niek Widodo dikabarkan kembali ditahan atas kasus penipuan dan penggelapan,...

Must read

Sidang Narkoba Pembelaan Kuasa Hukum Tidak Sependapat Dengan Tuntutan Jaksa

Surabaya,warnakota.comSidang penyala gunaan Narkoba yang disidangkan ketua...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you