Nasional Minta Ada Penyederhanaan Pelaporan Dana Desa

Minta Ada Penyederhanaan Pelaporan Dana Desa

-

- Advertisment -

Lamongan ,warnakota,con
Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa selama ini menjadi permasalahan sendiri bagi para Kades di Kabupaten Lamongan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kartika Hidayati saat menerima kunjungan kerja Komite I DPD RI di Guest House Pemkab Lamongan, Selasa (5/12) kemarin. “Selama ini yang dikeluhkan oleh para Kades yakni pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Derah. Persoalan ini juga berimbas pada pimpinan diatasnya, baik para camat maupun instansi terkait, “ jelas Kartika Hidayati.

Menurut Kartika Hidayati, adanya Dana Desa juga menjadi berkah bagi masyarakat di Desa. Dana Desa dapat digunakan untuk pembangunan, baik sarana prasarana desa maupun insentif di bidang pendidikan dan juga kesehatan. “Namun ini bisa menjadi bencana jika dalam pelaporan dan pertanggungjawabannya terjadi masalah, “ katanya menambahkan Karena itu dia berharap dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa kedepannya lebih disederhanakan. Agar dalam pelaksanannya tidak mengganggu realisasi dan pelaksanannya.

Dia mengungkapkan besaran Dana Desa yang diterima oleh 462 desa di Kabupaten Lamongan tahun 2017 sebanyak Rp. 363.423.524.000. Dari anggaran tersebut, realisasi penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) Tahap I mencapai sebesar Rp.218.054.114.000.

Sementara realisasi penyerapannya sudah mencapai 90,61 persen, atau sebesar Rp.197.575.894.417 dan untuk capaian outputnya 90,69 persen. Sehingga sisa saldo Dana Desa di RKD saat ini sebesar Rp. 20.478.219.583. Menurut Kartika, pelaporan realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa telah diinput dalam aplikasi Online Monitoring Sitem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau OM-SPAN. Sementara rombongan Komite I DPD RI yang diketuai oleh Abdul Qodir Amir Hartono menyebutkan bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Komite I DPD RI konsen terhadap pengawasan dan pelaksanaannya. “Setiap Kami melakukan kunjungan  kerja, masalah pelaporan dan pertanggungjawaban memang selalu menjadi momok tersendiri, “ ungkap Abdul Qodir. Oleh karena itu Komite I DPD RI akan memberikan masukan kepada Dirjen terkait agar mengeluarkan regulasi untuk mempermudah pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Rombongan Komite I DPD RI kemudian kunjungan kerjanya dengan melanjutkan peninjauan lapangan di Desa Tanjung, Plosowahyu dan Desa Kebet Kecamatan Lamongan. ,* Drax

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Narkoba Pembelaan Kuasa Hukum Tidak Sependapat Dengan Tuntutan Jaksa

Surabaya,warnakota.comSidang penyala gunaan Narkoba yang disidangkan ketua Majelis Hakim Cantik Ni Putu Purnami SH,MH di Ruang Candra...

Gugatan Keabsahan Wasiat Semakin Memanas King Finder dan Harijana Saling Lapor

Surabaya,warnakota.com  Perseteruan antara King Finder Wong dengan Harijana terkait harta...

Lesbi Tawuran DiVonis Dua Bulan 

Surabaya,warnakota.com Pukul sesama lesbi (pencinta sejenis) hingga lebam, kedua terdakwa lesbi yaitu Reni Puspitasari...

Diduga Sentra Kuliner Urip Sumorjo Dibuat Ajang Pungli Langgar Perwali nomor 78 Tahun 2016

Surabaya ,warnakota.comDiduga pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam Dinas koperasi Perwali nomor 78 tahun 2016 yang...
- Advertisement -

Wooo,,,Baru Tahu Kalau Rumah YKP  Harus Diberikan Kepada Masyarakat 

Surabaya,warnakota.com Pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Ketua...

Terdakwa  Venansius Diduga Kebal Hukum Akhirnya Ditahan Oleh Kejaksaan Negeri Surabaya

Surabaya, warnakota.comSurabaya,Terdakwa  Venansius Niek Widodo dikabarkan kembali ditahan atas kasus penipuan dan penggelapan,...

Must read

Sidang Narkoba Pembelaan Kuasa Hukum Tidak Sependapat Dengan Tuntutan Jaksa

Surabaya,warnakota.comSidang penyala gunaan Narkoba yang disidangkan ketua...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you