Umum Manajemen Pemerintahan Lamongan Semakin Akuntabel

Manajemen Pemerintahan Lamongan Semakin Akuntabel

-

- Advertisment -

 

Lamongan ,warnakota.com
Akuntabilitas kinerja Pemkab Lamongan naik peringkat. Dari yang sebelumnya “B”, kini menjadi “BB”. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2017 itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur kepada Bupati Fadeli di Nusa Dua Bali, Selasa (31/1). Dari hasil evaluasi itu, SAKIP Pemkab Lamongan sekarang berpredikat “BB” dengan nilai 70,96. Ini berarti naik dari SAKIP 2016 yang berpredikat “B” dengan nilai 60,86.“Naiknya predikat SAKIP Lamongan ini menunjukkan manajemen berbasis kinerja yang kami terapkan berjalan semakin baik, efektif dan efisien. Ini juga menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam penggunaan anggaran telah berorientasi pada hasil dan kinerja, “ ujar Bupati Fadeli. “Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada semua stake holders yang selama ini secara konsisten mendukung pembangunan di Lamongan. Juga kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Lamongan yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan birokrasi yang semakin efektif dan efisien, “ katanya menambahkan. Laporan evaluasi SAKIP yang diserahkan MenPANRB itu adalah untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Wilayah II.

 

Meliputi pemprov dan kabupaten/kota di Bali, Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, hanya ada 17 kabupaten/kota yang berpredikat “BB”. Kemudian 52 kabupatan/kota berpredikat “B” dan sisanya berpredikat “CC” dan “C”. Disampaikan terpisah oleh Kabag Humas dan Prorokol Agus Hendrawan, Bupati Fadeli selama ini mengawal langsung peningkatan kualitas birokrasi Pemkab Lamongan melalui evaluasi SAKIP.

 

 

Setiap Kepala OPD diperintahkan Bupati Fadeli agar memaparkan secara pribadi rumusan SAKIP dihadapannya. “Beliau ingin memastikan bahwa anggaran yang disampaikan hanya digunakan untuk membiayai program prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Juga untuk memastikan ada efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan yang tidak penting akan langsung dikoreksi, “ katanya menjelaskan. Selain itu, penerapan e-governemnt saat ini semakin di perluas untuk berbagai kegiatan di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasinya. *Dra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you