Nasional Lapas Sukamiskin Jilid 2 Terjadi Di Rutan Medaeng

Lapas Sukamiskin Jilid 2 Terjadi Di Rutan Medaeng

-

- Advertisment -

 

Surabaya,Warnakota.com

Maraknya pemberitaan terkait Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat yang dengan mudah bisa dimasuki barang-barang elektronik ke sel narapidananya, telah mencoreng arang muka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Ternyata, dugaan ini tak ubahnya dengan fakta di lapas/rutan lainnya di bawah naungan Kemenkumham, seperti di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Surabaya di Medaeng.

Di Rutan Medaeng, diduga tak sedikit terpidana yang mendapat fasilitas khusus, seperti halnya yang terjadi di Lapas Sukamiskin. Para terpidana ini tanpa hambatan bisa memasukkan barang ‘terlarang’ semacam handphone (HP/ponsel), mulai kelas murahan hingga mahal.

Dari penulusuran, terpantau salah satunya di sel H Rutan Medaeng. Di sel ini, seorang narapidana/napi dengan leluasa dan asyik menggunakan ponselnya di gereja yang berada di dalam Rutan Medaeng.

Siapa sangka, pemandangan tak lazim dalam lapas/rutan tersebut juga mengindikasi adanya pungutan liar (pungli). Sungguh sulit dipercaya saat ‘orang dalam’ Rutan Medaeng mengungkap kasak-kusuk yang sudah menjadi rahasia umum tersebut.

Sumber dalam rutan yang berlokasi di Sidoarjo itu menyebut, pungli untuk satu napi dengan fasilitas khusus nilainya bervariasi, mulai Rp 600 ribu sampai terbilang jutaan. Sebut saja, untuk sewa kasur, ditarif sewa Rp 1 juta, atau pindah kamar (ngedek) dipatok tarif punglinya sebesar Rp 600 ribu/napi. “Belum termasuk tarikan-tarikan lainnya, seperti pungli air minum maupun kebersihan,” ungkap sumber tersebut.

Jaringan pungli di Rutan Medaeng ini tergolong rapi dan susah dideteksi gerakannya. Indikasi yang tampak, pungli di Rutan Medaeng selalu menggunakan tamping (napi binaan) sebagai ‘jembatan’ untuk mengais pungli dari terpidana miskin hingga kaya, mulai tarif murah sampai kelas mahal.

Satu di antaranya yang terlihat adalah pungutan kamar dari pertama terdakwa masuk rutan dan belum diputus pengadilan. Awalnya, terdakwa ini di karantina terlebih dahulu di ruang dengan ukuran kamar super kecil yang dihuni lebih dari 20 orang. Bayangkan, betapa sesaknya menghuni kamar yang untuk duduk dan tidur saja susah, apalagi nyaman?

Nah, disaat itulah, waktu paling tepat yang dinanti si tamping untuk menjalankan perannya. Modus tersebut mulai ia lakukan dengan aksi menawarkan kamar dari sel ke sel dengan harga dikisaran Rp 600 ribu. Bahkan, tarif itu bisa lebih mahal jika napi yang dipungli ingin menikmati kenyamanan tidur di kamar yang agak longgar dan tidak berhimpit-himpitan dengan napi lainnya saat di sel karantina.

Pertanyaan besarnya? Hasil pungli di Rutan Medaeng tersebut disetor ke mana dan kepada siapa? Entah ke oknum ‘orang dalam’ yang lebih atasan, atau masuk ke kantong pribadi si tamping?

Tragisnya, apabila aksi si tamping ketahuan, maka tak ada jalan lain, selain menjadikan napi binaan itu sebagai tumbal alias kambing hitam bagi oknum para pegawai/staf Rutan Medaeng.

Lalu, untuk apa Closed Circuit Television (CCTV/kamera pengintai) dan slogan yang terpasang di depan rutan dengan banner bertuliskan larangan membawa HP/ponsel atau kamera, jika masih diterjang/dilanggar. Sepertinya, slogan maupun CCTV yang terpasang itu hanya sebuah kamuflase atau pembodohan yang hanya difungsikan untuk ‘menakut-nakuti’ layaknya aturan paten bagi pengunjung.

Hal ini kontradiktif dan sangat berseberangan dengan lagak pemeriksaan dari pintu ke pintu bagi para pembesuk/pengunjung yang menjenguk terpidana atau tahanan. Sayangnya, pengawasan super ketat dengan pemeriksaan di Rutan Medaeng tersebut masih juga kecolongan alias bobol.

Menyoal praktik nakal oknum dan dugaan jual beli fasilitas khusus yang merebak di Rutan Medaeng, memaksa Kepala Humas Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Jatim, Ishadi angkat bicara. Ia mengaku, selama ini tidak ada pemberian fasilitas khusus atau kemudahan memasukkan barang ‘larangan’ seperti HP/ponsel.

“Ini sesuai dengan aturan dan larangannya, membawa HP ke dalam rutan,” aku Ishadi.

Ini sesuai dengan aturan dan larangannya, membawa HP ke dalam rutan,” aku Ishadi.

Bahkan, kata Ishadi, bentuk larangan tersebut masih ditambah dengan inspeksi rutin ke dalam rutan. Tinjauan mendadak yang terjadwal ini, untuk memastikan situasi di Rutan Medaeng tetap ‘steril’ dari aksi nakal yang memalukan tersebut.

“Setiap dua minggu sekali, kami sidak. Dalam sidak itu, kami menemukan banyak HP dalam jumlah ratusan dan sudah dimusnahkan,” aku Ishadi saat dikonfirmasi.

Namun, Ishadi tak menampik, indikasi pelanggaran terhadap peraturan dan larangannya itu masih saja terjadi di lembaga pemasyarakatan. Ia menyebut, kesalahan bukan pada aturan, melainkan dari oknum pegawai yang bermain, atau sengaja memainkan aturan.

“Yang pasti, kalau memang ada dan menemukan unsur pelanggaran seperti penarikan (pungli, red), silakan lapor ke saya, dan pasti saya tindaklanjuti,” janjinya dengan mimik serius.

Lantas bagaimana apabila hasil pungli tersebut masuk ke kantong pribadi oknum dan jaringannya? Apakah hal ini tidak semakin memperburuk citra Kemenkumham sebagai lembaga negara yang menaungi Lapas/Rutan se-Indonesia, termasuk Rutan Medaeng?

 

Prinsipnya, upaya jahat ini tak ubahnya seperti memperkaya diri sendiri dengan berlindung di atap Lapas/Rutan. Sudah barang tentu, pekerjaan rumah tersebut harus segera diselesaikan pemerintah, salah satunya dengan menambah anggaran. “Ya, agar tidak terjadi lagi praktik pungli di Rutan Medaeng,” harapnya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi terkait tindakan yang bisa membuat efek jera, Ishadi cenderung memilih diam. Ia mengaku, tidak tahu dan sebatas menjalankan perintah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kewenangannya.

“Yang penting, saya sudah menjalankan tugas, dan Lapas Medaeng sering saya sidak. Terkait adanya dugaan pungli, silakan konfirmasi langsung ke Medaeng (Rutan Medaeng, red),” saran Ishadi.

* Masalah Menu *

Selain masalah pungli dan dugaan modus pemberian fasilitas di Rutan Medaeng,  Kemenkumham juga dihadapkan pada pelayanan kepada narapidana/napi. Dalam hal layanan untuk kebutuhan makan minum, menu yang disajikan di Rutan Medaeng, masih jauh dari layak.

Lagi-lagi Ishadi menampik, jika menu makanan yang disediakan untuk para napi cenderung tetap dan hanya itu-itu saja. Namun, Ishadi mengamini, jika menu yang tersaji belum memenuhi 4 sehat, 5 sempurna.

“Kalau menu makanan berganti-ganti, meski hanya 4 sehat, bukan 5 sempurna. Tapi, kalau tidak cocok, napi bisa beli di kantin dalam,” jelasnya.

Kondisi ini ternyata tak berbeda jauh dengan cakupan anggaran yang tertera di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk menu makanan. Menilik nominal DIPA yang merupakan bagian dari anggaran di kementerian negara/lembaga negara, tercatat Rp 14.000 per orang dalam harga makanan satu hari makan 3 kali.

“Bayangkan saja, apa cukup uang segitu? Saya sudah mengajukan, tapi sampai sekarang belum juga ter-cover,” ingat Ishadi.

Bisa jadi, anggaran yang tak mencukupi ini menjadi pemicu timbulnya pungli untuk menambah anggaran yang kurang tersebut. “Itu pun kalau masuk ke kas Medaeng untuk pengelolaan. Kalau untuk staf tenaga kita sudah lebih,” tukasnya.

Sampai berita ini di naikan pihak ketua lapas medaeng belum  di konfirmasi*rhy

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you