Hukum Kepentingan Publik Melawan Hak Keperdataan,Pemkot Surabaya Pasang Strategi.

Kepentingan Publik Melawan Hak Keperdataan,Pemkot Surabaya Pasang Strategi.

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

Lagi lagi Pemkot Kota Surabaya  di gugat,Dimana salah satu aset tanah yang terletak di Jln Ambengan Surabaya.

Sidang Gugatan Perdata atas Kepemilikan tanah SDN Ketabang Surabaya.Kali ini beragendahkan Saksi dari Mantan Ketua Dinas Pendidikan Jawa Timur yaitu Harun.

Dalam Keterangannya di dalam fakta persidangan ,saksi Kali ini,  menjelaskan,bahwa beliau merupahkan Alumi SDN Ketabang I.Tempat Tinggal saksi dekat dengan sekolahnya yaitu di Jln Ketabang 61 Surabaya.

Saksi Harun mulai bersekolah tahun 1960 sampai 1967.dari mulai adik dan kakaknya alumi di SDN tersebut,menurut saksi tahu persis keadaan Sekolahan tersebut.

Sekolahan SDN Ketabang merupahkan sekolahan Tauladan dan punya  track record bagus pada jaman saksi  bersekolah,gurunyapun  sangat tauladan hingga sekarang.

 

Kepada hakim Sigit, Harun juga mengungkapkan, saat dia bersekolah dulu, SDN Ketabang I masih bernama  SDN Ambengan.  Namun, Harun tidak tahu persis kapan sekolah tersebut berganti nama.

 

“Saya juga belum pernah mendengar adanya masalah gugatan atas kepemilikan lahan SDN Ketabang. Tau adanya sengketa saat reuni 2 tahun lalu,” jelas  Harun.

 

Sekolah ini masuk kategori sekolah teladan, tamatan disana berkualitas. Sekolah ini sudah menghasilkan output luar biasa. Saya pribadi berharap SD ini tetap eksis. Jangan sampai ganti status atau lepas,” ujarnya.

 

Ketika ditanya bagaimana kondisi bangunan SDN Ketabang waktu itu, Harun yang menjadi saksi fakta mengakui adanya beberapa perubahan fisik, namun tidak signifikan,

 

“Dulu kondisi bangunanya sangat jelek, lantas dilakukan perbaikan dan renovasi, namun tidak signifikan. Dulu ada pohon beringinnya, sekarang tidak ada. Bangunan utama tetap sepertu dulu, cuma ada perubahan di pojok kiri. Soal luasnya saya anggap sama,” kata Harun.

 

Kepala Dinas Pengeloaan Bangunan dan Tanah Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan sejak 1948, tanah dan bangunan yang berada di SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya.

Namun, pada awal 90 an, muncul HGB atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot.

 

Pada 2012 tersebut, pihak perorangan (Setiawati Sutanto) ini menang di PTUN, Pemkot dan BPN dinyatakan kalah. Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot.

 

Tak puas, lantas pihak Setiawati mengajukan peninjauan kembali (PK) di pengadilan dan hasilnya Pemkot dinyatakan kalah.

 

“Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus ini masih terus diupayakan dan masih berjalan di PN,  kami akan cari lagi saksi fakta berikutnya untuk menguatkan posisi Pemkot Surabaya bahwa itu aset Pemkot,” kata Maria Theresia .

Menurut Kuasa Hukum Setyowati yaitu Nasir SH dan Ridwan SH,Selama bukti bukti yang di miliki Setiawati yaitu surat surat bukti pendukung, apalagi tanah tersebut tanah jaman belanda,sedangkan Pemkot sendiri Cuma punya data aset Negara.jelas Kuasa Hukum Setiawati.

Perlu di ketahui  dari sejarahnya,  Menurut  Ira ,SDN Ketabang sudah ada mulai tahun 1932. Di masa Pemerintahan Kolonial Belanda itu namanya ELS (Europeesche Lagere School) atau sekolah rendah. Setelah itu, tahun 1945 berubah menjadi sekolah rakyat (SR). Riwayat selanjutnya menjadi SDN Ambengan, kemudian berubah SDN Ketabang.

 

Pemkot menggugat karena tiba-tiba muncul Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Setyowati. Informasinya, tanah itu dibeli dari yayasan Petrus. Ketika tahun 2012 Setyowati mengajukan perpanjangan HGB, oleh BPN diinformasikan ada bangunan Pemkot. Dan di dalam HGB itu, disyaratkan diktum yang ketiga, kalau mau memperpanjang harus mengganti rugi bangunan yang di atasnya. “Akhirnya kita gugat,” tegasnya.

 

Ira menyatakan, selain SDN Ketabang, ada beberapa lahan yang juga mengalami sengketa. “SDN Bedul Merisi sudah dimenangi Pemkot. Kemudian SDN Gading sudah inkracht, Pemkot kalah,” terangnya. Untuk itu, lanjut dia, Pemkot tengah giat-giatnya menyertifikatkan semua aset.

 

“Semua sudah diinventarisir oleh Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah (DPBT) Surabaya untuk disertifikatkan. Semua aset, baik itu SD, kantor, maupun fasilitas umum lainnya,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Maria Theresia Ekawati Rahayu, menjelaskan sejak 1948, tanah dan bangunan yang berada di SDN Ketabang I adalah milik Pemkot Surabaya. Namun, pada awal 90 an, muncul HGB atas nama perorangan. Ketika pihak perorangan tersebut mengajukan perpanjangan pada 2012, oleh BPN diinformasikan bahwa itu asetnya Pemkot. Pada 2012 tersebut, pihak perorangan (Setiawati Sutanto) ini menang di PTUN, Pemkot dan BPN dinyatakan kalah.

 

Memasuki 2013, Pemkot menyatakan banding dan akhirnya di tingkat kasasi dimenangkan Pemkot. Lantas, pihak Setiawati mengajukan peninjauan kembali (PK) di pengadilan dan Pemkot dinyatakan kalah. “Atas kekalahan tersebut, sejak tahun 2016 hingga saat ini, pemkot mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dan kasus ini masih terus diupayakan dan masih berjalan di PN,” jelas Maria Theresia *RHY

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you