Home Blog

Curi Listrik, PT. Cahaya Citra Alumindo Dihukum Denda 2 Milliar

0

Surabaya, warnakota

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis bersalah atas kasus pencurian listrik tegangan tinggi yang dilakukan PT. Cahaya Citra Alumindo, pabrik pembuatan sendok dan garpu dikawasan Damar Industri Margomulyo Surabaya.

Dalam amar putusannya, PT. Cahaya Citra Alumindo yang diwakili oleh Direktur Utama, Michael dihukum membayar denda sebesar Rp 2 milliar dengan subsider apabila tidak dibayar sejak putusan pengadilan dinyatakan inkracht, maka Kejaksaan dapat menyita aset yang dimiliki. Vonis ini sama dengan tuntutan yang diajukan Kejari Tanjung Perak sebelumnya. 

“Denda dibayar setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila tidak dibayar maka Kejaksaan dapat menyita harta bendanya,” ujar ketua majelis hakim Anne Rusiana membacakan amar putusannya diruang sidang Garuda 2 PN Surabaya, Kamis (13/2/2020).

Terhadap putusan tersebut kuasa hukum PT. Cahaya Citra Alumindo, Rudolf Ferdinand Purba mengaku akan menempuh upaya hukum.

“Hari ini juga kami akan menyatakan banding,” katanya saat dikonfirmasi usai persidangan.

Diungkapkan Rudolf, Kliennya tidak pernah melakukan pencurian listrik. Ia menyebut klieny tidak pernah merusak maupun membongkar meter listrik.

“Karena kesalahan bukan di pihak kami atau perusahaan kami. Tetapi di tahap awal bukti, bukti-bukti mengerucut di PLN sendiri. Seperti gembok pada kwh  meter itu ternyata dibuka kunci dari PLN. Semua dari PLN, kami tidak memasang itu. Dan PLN berapa kali melakukan perubahan kwh berkali-kali. Selama kita tambah daya,” ungkapnya.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tanjung Perak, Zulfikar mengaku masih menyatakan pikir-pikir.

“Kami masih laporkan dulu putusan ini ke pimpinan. Sementara masih pikir pikir dulu,” pungkasnya.

Diketahui, Kasus kejahatan korporasi pencurian listrik ini disidik oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya .

Kasus pencurian listrik tegangan tinggi ini dilakukan PT. Cahaya Citra Alumindo sejak 3 Juni hingga 14 Oktober 2016. Modusnya, dengan menggunakan alat tenaga listrik untuk memanipulasi pengukuran listrik yang dijual ke UD. Cipta Karya, yang mengakibatkan PT. PLN (Persero) merugi Rp 13 miliar. 

Perusahaan yang berlokasi di Damar Industri  B 37-39 Margomulyo, Surabaya ini disangkakan melanggar pasal 51 ayat (3) juncto Pasal 55 UU RI huruf a UU RI No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.*rhy

Danmenarmed 1/PY/2 Kostrad Menghadiri Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91

0

Kota Malang,- Danmenarmed 1/PY/2 Kostrad, Kolonel Arm Didik Harmono turut mengikuti berlangsungnya upacara peringatan hari Sumpah Pemuda ke-91 yang berlangsung di Lapangan Balai Kota Malang, Jawa Timur. Upacara tersebut, dipimpin langsung oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji.  

            Melalui sambutan Menpora, Sutiaji mengatakan jika peringatan hari Sumpah Pemuda merupakan momentum guna memperingati perjuangan maupun jasa-jasa para Pahlawan yang saat itu berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

            “Bangun Pemuda, Satukan Indonesia. Pesan itu, mengajak pemuda dan pemudi Indonesia agar tetap berkomitmen menjaga Persatuan dan Kesatuan,” jelas Walikota Malang. Senin, 28 Oktober 2019.

            Senada, Kolonel Arm Didik Harmono mengapresiasi pelaksanaan upacara peringatan hari Sumpah Pemuda yang berlangsung di Lapangan Balai Kota Malang saat ini. Pasalnya, upacara yang digelar oleh pihak Pemkot itu, dinilai mampu dijadikan semangat oleh para pemuda di Kota Malang. “Upacaranya berlangsung dengan penuh khidmat. Apalagi, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, para peserta upacara terlihat bersemangat,” ungkapnya.

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

0

Surabaya. Warnakota.com

Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat penegak  Hukum yang Tak pasti terkait perkara  pasal 263 jo pasal 55 Kuhp.terkait tersangka Mardianto Nusatio

Hal ini  diungkapkan oleh Mulyanto Wijaya sebagai pelapor atau korban kepada awak media.bahwa perlindungan hukum sebagai perlindungan hukum atas Proses  hukum pidana  sehubungan  berkas perkara dinyatakan lengkap ( P 21 ) No B – 160/M.5.10 /E KU.1/06/2020 tertanggal 16 Juni 2020 lalu tidak berlaku lagi diganti P19, No : B- 84/ M .10.3/EOH.1/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Perkara pidana pasal 263 J.O pasal 55 Kuhp atas nama Mardian Nusatio dimana P19 memberikan petunjuk Kejaksaan Negeri Surabaya kepada polrestabes Surabaya untuk segera dilengkapi perlu tambahan pemeriksa lagi.

Diperkara ini Oknum Jaksa Samsu  patut diduga mempermainkan hukum .

Dimana proses hukum sampai terjadinya pengembalian berkas ke Polrestabes Surabaya Sebenarnya adalah Administrasi Proses hukum Kejaksaan Negeri Surabaya mengulur waktu terkesan penangannya tidak profesional .
Harapan saya dalam perkara ini   harus ada kepastian dan keadilan  bagi saya yang artinya tidak terombang ambing perkaranya dalam proses hukum , ujar Mulyanto pada wartawan. Jumat . ( 27 November 2020 )

Sementara menurut salah  satu  Jaksa yang tidak mau disebut namanya; bahwa P21 tidak bisa dibatalkan menjadi P19 jika dibatalkan maka melanggar ketentuan Kuhp. Ujarnya .
Sedangkan Jaksa Samsu melalui Wa nya dengan Nomer 08125950 XXXX mengatakan memang berkas Perkara   Sudah P 21…tapi tidak ada penyerahan tersangka dari Penyidik…maka berkas dikembalikan.
Kemudian penyidik mengirim kembali lagi….dianggap pengiriman baru…jadi P 21 yangkemaren sudah tidak berlaku lgi…maka kita teliti kembali dan ada pentunjuk 19yang 3 tahun itu kan sudah di P21…tapi kan penyidik gak.ada penyerahan tahap 2 maka kita kembalikansekarang dikirim kembali…berarti dihitung berkas baru….begitu, ujar samsu .
Perkara ini berawal dari putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya yang diputus tanggal 6 Febuari 2017 sehingga  berkas 3 tahun mangkrak.*rhy

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

0

Surabaya. Warnakota.com
Sudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan hukum bagi dirinya belum didapatkan 

Lantaran  perkara gugatan Perlawanan hukum nomer perkara 316/ Pdt.G/2020/PN.Sby. dengan  pihak turut tergugatPT.Ciputra Development Tbk ( dahulu PT.Ciputra Surya  Tbk ), dan para Tergugat Ketua  Pengadilan Negeri Surabaya. Panitra Pengadilan Surabaya.Juru Sita Pengadilan Surabaya.

Ada dugaan kejanggalan kejanggalan dari pihak oknum pengadilan Negeri Surabaya,

Hal ini di ungkapkan Suhartati pada awak media , mengatakan 
Bahwa ada Dua Penetapan dengan yang sama yaitu Nomer 77/ Eks/2018/ Pn.Sby jo 987/Pdt.G /2014/Pn.Sby tertanggal 22 Nofember 2018 ditanda tangani  ketua PN hang dulu yaitu Soejatmiko SH .Mhum  tetapi tudak dijalankan  Eksekusi ( pengosongan ) dan tidak ada tindak lanjut  atau perintah lainnya.

Penetapan Turut Tergugat dengan nomer perkara 77/ Eks/2018/ Pn.Sby jo 987/Pdt.G /2014/Pn.Sby tertanggal 14 November 2020 yang tanda tangani oleh Ketua Panitra Jamaluddin dan bukan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tetapi isinya berbeda, dan atas Penetepan kedua tersebut tidak pernah ada Annmaning, surat peringatan, mediasi ataupun tata cara Protap pelaksanaan Acara Eksekusi yang di tentukan Undang-undang.

Sedangkan  Penetapan pertama dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Soejatmiko Sh Mhum dan tidak berdasarkan amar putusan 77/ Eks/2018/ Pn.Sby jo 987/Pdt.G /2014/Pn.Sby dan bertentangan dengan amar putusan yang ditanda tangani oleh Ketua Panitra Jamaludin seharusnya di Tanda tangani oleh Ketua Pengadilan yang mempunyai kewenangan dalan hal ini, sehingga dugaan terjadi Perampasan hak milik karena menyalahi Prosedur juga terutama merupakan Putusan yang mempunyai Amar Putusan yang tdak dapat di jalankan pada Putusan No 987 / Pdt. G / 2014 / PN Sby. sampai saat ini saya akan mencari kebenaran yang nyata sampai benar2 mendapat keadilan dan kebenaran melalui hakim yang berpijak demi keadilan dan kebenaran.

Penetapan  Kedua tersebut  yang tidak berdasarkan Amar Putusan yang di keluarkan oleh Djammaludin.
6 tahun lebih beperkara dan 1 tahun Rumah tereksekusi atau Eksekusi Non Eksekutable, dengan tidak ada Aamaning dan Protap Eksekusi lainnya
terdapat di dalam daftar bukti para tergugat perkara 316 / Pdt. G/ 2019 / PN Sby, ujar hartati pada wartawan.*rhy

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

0

Surabaya .warnakota.com

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., dengan   Thie Butje Sutedja  digelar di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Surabaya.(Selasa, 24/11/2020).

Dimana sidang kali ini di pimpin hakim tunggal Imam Supriyadi, S.H.,dalam  fakta persidangan  selaku pengugat  Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,dikuasakan oleh Eko Juniarso, S.H., M.H., sayangnya  dalam fakta persidangan tanpa di hadiri oleh Tergugat dari Thie Butje Sutedja  dan kuasanya.

Sehingga sidang akan dilanjutkan minggu depan Selasa, 1 Desember 2020.

Usai persidangan  Eko Juniarso, S.H., M.H.selaku kuasa hukum  Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H kepada awak media menerangkan bahwa   tergugat tanpa alasan tidak hadir di persidangan. “Tanpa kehadirannya tergugat  akan dipanggil lagi secara patut oleh Panitera PN Surabaya,” terang Eko.

Eko juga menjelaskan bahwa gugatan PMH dilayangkan karena kliennya di putus kuasanya oleh tergugat secara mendadak dan honorarium sebagai advokat belum diselesaikan oleh tergugat.

Semestinya honorarium pengacara di selesaikan dulu, jangan tiba-tiba memutus kuasa ditengah jalan tanpa menyelesaikan honorariumnya. Malah klien kami dilaporkan penggelapan SHM dan uang, dan sekarang di jadikan tersangka oleh pihak penyidik Polrestabes Surabaya,” ungkap Eko.

Dalam kesempatan ini saya menjelaskan semestinya pihak penyidik melihat ada fakta yang terjadi terkait perkara ini sebelum Belly ditetapkan sebagai tersangka,” paparnya.

Perlu diketahui,perkara ini dilayangkan ke meja hijau lantaran  perseteruan antara pengacara dan mantan kliennya ini berawal ketika Butje memutus kuasanya ke Belly dan meminta 3 SHM

Nomer 1756, 1758 dan 1733  yang dibawa Belly akan tetapi Belly tidak memberikan. 

Hal itu disampaikan pengacara dari Butje yang dimuat beberapa media online. Dari keterangan  pengacaranya Butje, bahwa Belly telah menggelapkan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan uang milik Butje sebesar Rp 300 juta dari hasil penjualan rumah/tanah. Sehingga Belly dilaporkan ke Polisi dengan pasal 372 dan atau 374 KUHP dan sekarang Belly berstatus sebagai tersangka oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Terkait penggelapan SHM dan sejumlah uang yang disematkan ke Belly, hal itu,  dibantah oleh penasehat hukum dari Belly, yakni Diyan Moelyadi, dan Eko Juniarso beberapa waktu lalu di media .

 Mereka menjelaskan bahwa SHM masih dikantor hukum kliennya dan tidak dipindah tangankan. SHM diserahkan, kalau Butje mengambil sendiri atau menguasakan seseorang secara hukum bisa mewakili pengambilan SHM tersebut.

Terkait uang yang dituduhkan digelapkan, pihak Belly menjelaskan bawah uang sebesar Rp 500 juta sebagai uang muka (DP) penjualan tanah milik Butje yang diserahkan oleh pembeli yakni notaris Felisia ke Belly atas persetujuan dari Butje dengan dasar untuk biaya operasional penanganan 10 perkara. Dan dari uang Rp 500 juta telah diminta Butje sebesar Rp 200 juta. Semuanya kita mempunyai bukti bukti pendukung , Papar Eko pada wartawan.*rhy

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

0

Surabaya. Warnakota.com

Rupaya berita panas terkait 

Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin  dengan Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway semakin gencar .

Menurut Masbuhin Sampai saat ini Saya akan kejar terus kebenaran  statement piter talaway yg dimuat diharian jawa pos tanggal 7 november 2020 yang mengatakan,pada tanggal 6 februari 2019,masbuhin menjadi pengacara direksi sipoa yg menjadi tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang. 

Dan untuk  membuktikan keseriusan saya ini ,  saya terbitkan surat peringatan keras (somatie) kepada piter talaway.

Tak hanya ada beberapa bukti tulis yang  diduga Raib Termasuk 3 alat bukti tulis yg sangat berharga dan penting dalam pemeriksaan kasus saya di DKD sehingga alat bukti itu tidak muncul dalam putusan.

Karena dalam putusan DKD bukti saya hanya sd bukti tulis ke 27,harusnya sampai dengan bukti tulis ke 30,seperti terlampir :

Ini sebuah kesengajaan,keteledoran atau jangan jangan ada dugaan by order kasus etik ini kepada saya oleh oknum tertentu. Ujar Masbuhin pada awak media.

Sementara Pieter Talaway  saat dikonfirmasi lewat  Wa mengatakan Ini masalah institusi Dewan kehormatan bukan masalah pribadi jadi yang benar buktikan bahwa Dia benar melalui upaya hukum Banding dan kita tunggu putusan yang bersifat final and binding . Tidak perlu membuat gerakan dan opini diluar ruang hukum yang disediakan oleh uu Advokat dan kode etik Advokat.

Kalau merasa ada bukti yang tidak dipertimbangkan , ngak perlu membuat argumen diluar proses hukum. Ajukan saja alasan tersebut ditingkat Banding Dewan Kehormatan Pusat. Alat bukti para pengadu juga tidak semuanya dipertimbangkan. Yang relevan dengan pertimbangan majelislah yang dipakai, ujar Piter pada wartawan.

Diketahui  permasalahan ini semakin panas beritanya lantaran statment dari Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway yang dimuat oleh media harian asal Surabaya pada 7 November 2020 lalu. Dimana menurut Masbuhin, Piter telah menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019. 

Dimana Masbuhin 

 menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang

Pernyataan Pieter merupakan pernyataan tendensius yang diduga tanpa didasari bukti.

Lantaran “Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, untuk mengiring opini kepada semua orang (melalui) media masa agar kehormatan masbuhin  sebagai Pengacara menjadi rusak.”? *rhy

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

0

Surabaya,warnakota.com

 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Tanjungan No 82, 84 dan 86 dan bagian belakang gedung no 80 Surabaya

Meski putusan berkekuatan hukum tetap sejak lama, eksekusi lahan yang salah satu di atasnya berdiri kantor cabang pembantu (kacab) Badan Pertanahan Surabaya (BPN) 1 itu, masih ngambang sejak 1 September 2020 lalu. Alasan penundaan eksekusi berubah-ubah.

Setidaknya dua alasan dikemukakan pihak PN Surabaya terkait eksekusi lahan tersebut. Pertama, eksekusi tersebut akan mengganggu pelayanan kacab BPN 1. Terbaru, Ketua PN Surabaya Johny mengatakan pihaknya belum berencana mengeksekusi objek sengketa tersebut karena belum mendapatkan persetujuan atau ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Penundaan eksekusi tersebut, sangat disesalkan oleh Kuasa Hukum Tjipto ChandYakobus Welianto. 

Dilangsir dari berita lima .com

Kata Yakobus Welianto, tidak benar dalil dan alasan  akan mengganggu kacab BPN Surabaya 1. Sebab pemohon tidak mengajukan eksekusi atas lahan yang dipakai kacab BPN 1.

“Dengan ini saya jelaskan dan tegaskan bahwa tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi yang saat ini dipakai untuk kantor cabang pembantu Kantor Pertanahan Surabaya I, tidak kami  mintakan eksekusi karena tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi itu haknya kantor pertanahan Surabaya I sesuai putusan yang inkracht,” kata Yakobus Welianto di PN Surabaya. Senin (23/11/2020).

Kepada Media Yakobus Welianto mengatakan sebelum eksekusi dilakukan dia sudah melakukan pra sosialisasi dengan pihak terkait, terutama kepada Kepolisian, Koramil, Kodim, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat.

Sambung Yakobus Welianto, semua pihak sudah di pra sosialisasikan dengan baik, termasuk persiapan protokol kesehatan dengan tim Gugus Tugas Covid 19, baik itu masker, sarung tangan dan hand saniteser sudah kami siapkan semua.

“Bahkan Surat Penetapan Pengadilan juga sudah dikeluarkan tertanggal 1 September 2020. Namun kenyataanya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (KPN) tidak konsisten terhadap surat yang sudah dibuat dan di tandatangani sendiri. Penundaan yang tidak jelas ini membinggungkan pencari keadilan,” sambungnya.

Kepada awak media, Welianto juga menandaskan akibat penundaan eksekusi tersebut tidak hanya membuat dirinya merugi. Namun reputasinya sebagai seorang advokat sudah rusak.

“Untuk pra sosialisasi eksekusi saja saya sudah menghabiskab dana jutaan rupiah. Saya juga malu kepada klien saya karena dinilai tidak profesional mengurusi perkara dia,” tandasnya.

Ditanya awak media, apa langkah yang akan dia temput terkait penundaan eksekusi,? Welianto menjawab, bahwa dirinya tidak tahu persis langkah selanjutnya.

“KPN hanya mengatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa minta petunjuk dan ijin lebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ada apa ini Pak Joni? Karena KPN Surabaya tidak konsistenan, maka kami mendesak MA untuk mengkaji ulang pelayanan prima di PN Surabaya. Mungkin kami juga mendesak MA untuk mengkaji kembali jabatan KPN untuk digantikan yang tegas dan konsisten,” jawabnya.

Humas PN Surabaya, Martin Ginting menanggapi terkait penundaan eksekusi tersebut. Ginting memberikan solusi supaya pemohon eksekusi berkirim surat kepada KPN Surabaya.

“Suruh saja pemohon eksekusi menulis surat  kepada KPN Surabaya agar di jawab secara resmi ya mbak, agar di jawab oleh yang bersangkutan secara langsung melalui Panitera,” jawab Martin Ginting melalui WhatsApp.

Diketahui, Penetapan eksekusi 07/EKS/2020/PN.SBY, atas lahan di Jalan Tunjungan No 80 Surabaya sudah ditandatangani KPN Surabaya sejak tanggal 1 September 2020.

Penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 268/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 55/PDT/2013/PT SBY tanggal 11 April 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2501 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015. 

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi  

Surabaya,warnakota.com

 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan Tanjungan No 82, 84 dan 86 dan bagian belakang gedung no 80 Surabaya

Meski putusan berkekuatan hukum tetap sejak lama, eksekusi lahan yang salah satu di atasnya berdiri kantor cabang pembantu (kacab) Badan Pertanahan Surabaya (BPN) 1 itu, masih ngambang sejak 1 September 2020 lalu. Alasan penundaan eksekusi berubah-ubah.

Setidaknya dua alasan dikemukakan pihak PN Surabaya terkait eksekusi lahan tersebut. Pertama, eksekusi tersebut akan mengganggu pelayanan kacab BPN 1. Terbaru, Ketua PN Surabaya Johny mengatakan pihaknya belum berencana mengeksekusi objek sengketa tersebut karena belum mendapatkan persetujuan atau ijin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).

Penundaan eksekusi tersebut, sangat disesalkan oleh Kuasa Hukum Tjipto ChandYakobus Welianto. 

Kata Yakobus Welianto, tidak benar dalil dan alasan  akan mengganggu kacab BPN Surabaya 1. Sebab pemohon tidak mengajukan eksekusi atas lahan yang dipakai kacab BPN 1.

“Dengan ini saya jelaskan dan tegaskan bahwa tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi yang saat ini dipakai untuk kantor cabang pembantu Kantor Pertanahan Surabaya I, tidak kami  mintakan eksekusi karena tanah dan bangunan seluas 536 Meterpersegi itu haknya kantor pertanahan Surabaya I sesuai putusan yang inkracht,” kata Yakobus Welianto di PN Surabaya. Senin (23/11/2020).

Kepada Media Yakobus Welianto mengatakan sebelum eksekusi dilakukan dia sudah melakukan pra sosialisasi dengan pihak terkait, terutama kepada Kepolisian, Koramil, Kodim, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT setempat.

Sambung Yakobus Welianto, semua pihak sudah di pra sosialisasikan dengan baik, termasuk persiapan protokol kesehatan dengan tim Gugus Tugas Covid 19, baik itu masker, sarung tangan dan hand saniteser sudah kami siapkan semua.

“Bahkan Surat Penetapan Pengadilan juga sudah dikeluarkan tertanggal 1 September 2020. Namun kenyataanya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya (KPN) tidak konsisten terhadap surat yang sudah dibuat dan di tandatangani sendiri. Penundaan yang tidak jelas ini membinggungkan pencari keadilan,” sambungnya.

Kepada awak media, Welianto juga menandaskan akibat penundaan eksekusi tersebut tidak hanya membuat dirinya merugi. Namun reputasinya sebagai seorang advokat sudah rusak.

“Untuk pra sosialisasi eksekusi saja saya sudah menghabiskab dana jutaan rupiah. Saya juga malu kepada klien saya karena dinilai tidak profesional mengurusi perkara dia,” tandasnya.

Ditanya awak media, apa langkah yang akan dia temput terkait penundaan eksekusi,? Welianto menjawab, bahwa dirinya tidak tahu persis langkah selanjutnya.

“KPN hanya mengatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan tanpa minta petunjuk dan ijin lebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Ada apa ini Pak Joni? Karena KPN Surabaya tidak konsistenan, maka kami mendesak MA untuk mengkaji ulang pelayanan prima di PN Surabaya. Mungkin kami juga mendesak MA untuk mengkaji kembali jabatan KPN untuk digantikan yang tegas dan konsisten,” jawabnya.

Humas PN Surabaya, Martin Ginting menanggapi terkait penundaan eksekusi tersebut. Ginting memberikan solusi supaya pemohon eksekusi berkirim surat kepada KPN Surabaya.

“Suruh saja pemohon eksekusi menulis surat  kepada KPN Surabaya agar di jawab secara resmi ya mbak, agar di jawab oleh yang bersangkutan secara langsung melalui Panitera,” jawab Martin Ginting melalui WhatsApp.

Diketahui, Penetapan eksekusi 07/EKS/2020/PN.SBY, atas lahan di Jalan Tunjungan No 80 Surabaya sudah ditandatangani KPN Surabaya sejak tanggal 1 September 2020.

Penetapan tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 268/Pdt.G/2011/PN.Sby tanggal 31 Mei 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No 55/PDT/2013/PT SBY tanggal 11 April 2013, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2501 K/Pdt/2014 tanggal 16 Maret 2015. *rhy

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

0

Surabaya,warnakota.com

Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) berakhir ditangan tim Tabur Kejari Tanjung Perak yang terdiri dari seksi intelijen dan seksi pidsus.

Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak, Erick Ludhfyansah mengatakan, Hasan Nur Effendi merupakan buronan kasus kepabeanan yang  berhasil di eksekusi oleh tim Tabur yang dipimpin Kasi Pidsus M. Ali Rizza. 

“Yang bersangkutan di eksekusi tadi jam 19.25 (malam) di rumahnya, di Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik,” kata Erick Ludhfyansah .(17/11).
Terpidana kasus kepabeanan ini, lanjut Erick di eksekusi berdasarkan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Yakni berdasarkan putusan MA Nomor : 630/Pid.Sus/ 2013 tanggal 7 September 2015.
“Terdakwa Hasan Nur Effendi dipidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000, subsidere 6 bulan kurungan,” terang Erick Ludhfyansah.
Terpisah, Kasi Pidsus M. Ali Rizza menjelaskan, keberadaan terpidana Hasan Nur Effendi ini baru diketahui 3 jam sebelum di eksekusi. 
“Dari informasi itu kami akhirnya meluncur ke rumah terpidana ini,” ungkapnya. 
Namun setibanya di rumah terpidana Hasan Nur Effendi, Rizza bersama tim eksekutor lainnya sempat diperdaya oleh isteri Hasan dengan mengatakan suaminya tidak ada di rumah. 
Tak percaya dengan keterangan istri terpidana, Rizza memutuskan untuk memeriksa rumah terpidana dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.

“Dari situlah kami menemukan terpidana sembunyi di lantai 2 dan selanjutnya kami tangkap,” ungkap Rizza.

Usai ditangkap, tim Tabur kemudian membawa terpidana ke Kejati Jatim untuk dilakukan proses administrasi termasuk melakukan rapid test.
“Saat ini yang bersangkutan kami titipkan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim,” tandasnya.

Diketahui, Eksekusi ini merupakan prestasi kedua yang dilakukan tim Tabur Kejari Tanjung Perak di saat pandemi Covid-19. Sebelumnya, pada 5 November 2020 lalu, Tim Tabur juga berhasil menangkap terpidana kasus kepabeanan bernama Zulhaeri Harahap. 

Pengusaha ekspedisi tersebut ditangkap di kediamannya di Jl. Taman Vancouver J4 No. 6 RT. 01 RW. 09 Perum Suri Surya Jaya Kel. Ketajan Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo.* rhy

Merasa Dicemarkan. Masbuhin Umumkan Tantangan Pada Pieter Talaway

0

Surabaya.warnakota.com

Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menyerang dan mencemarkan nama baiknya sebagai advokat dengan isu-isu negatif yang sengaja dihembuskan melalui media massa.
Isu-isu negatif tersebut menurut Masbuhin terkait dengan penanganan kasus PT. Sipoa Group yang pernah ia tangani beberapa tahun lalu. Salah satu isu yang dimaksud Masbuhin adalah adanya tudingan bahwa ia telah menelantarkan klien.
“Saya menduga ada pihak-pihak yang secara sistematis untuk merusak profesi dan kehormatan saya sebagai advokat melalui fitnah dan pencemaran nama baik saya diberbagai media,”papar Masbuhin, melalui keterangan resminya pada wartawan, Senin (15/11/2020).

Masbuhin menjelaskan, ia pertama kali mendapat kuasa dari konsumen Sipoa pada 12 Maret 2018, tujuannya adalah untuk melaporkan para direksi Sipoa ke Polisi. 

Dalam hal ini Masbuhin mengklaim telah menjalanakan isi surat kuasa itu dengan baik hingga turunnya putusan inkrah kasus penipuan yang melibatkan beberapa direksi PT. Sipoa, yakni Aris Birawa, Klemen Sukarno Candra, dan Budi Santoso. 

Mereka bertiga dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Bahkan, pihak Sipoa, kata Masbuhin juga telah menyerahkan sertifikat dengan nilai objek sebesar 110 miliar sebagai jaminan dana refund yang diperuntukkan bagi 900 konsumen Sipoa.

“Sepanjang Saya bekerja sejak 12 Maret 2018 sampai dengan Mei 2019, tidak pernah ada keluhan dan pengaduan terhadap diri Saya dari 900 konsumen yang hak-haknya saya perjuangkan tersebut, apalagi merasa Saya telantarkan.”kata Masbuhin.

Akan tetapi pada sekitar Januari 2020 lalu, sebanyak 131 konsumen Sipoa menunjuk dan memberikan kuasa kepada advokat baru untuk melakukan gugatan di PN Surabaya. Tujuannya adalah meminta refund (pengembalian dana) dari Sipoa Group.

Selain itu, mereka juga menuntut sertifikat dengan objek senilai 110 miliar itu untuk dimiliki hanya oleh 131 orang konsumen Sipoa.

“Padahal maksud penyerahan sertifikat senilai 110 miliar itu adalah untuk mengcover hak – hak konsumen yang jumlahnya 900 konsumen yang saya perjuangkan.” ungkap Masbuhin.

“131 (orang) konsumen (Sipoa) sejak tahun 2018 sampai Juni 2019 hak-haknya telah tercover didalam sertifikat senilai 110 miliar itu,” imbuhnya.

Karena 131 orang kunsumen Sipoa itu melakukan gugatan di Pengadilan, maka lanjut Masbuhin, secara otomatis Sipoa mencoret mereka dari daftar konsumen yang dapat menerima Refund sampai dengan adanya putusan yang Inkrah dari Pengadilan.

“Direksi Sipoa sepanjang tahun 2018 sampai dengan Mei 2019 telah merefund uang total antara Rp. 14 Miliar hingga 15 Miliar lebih kepada Para Client Saya.”ungkapnya.

Sementara untuk konsumen yang belum mendapat uang sebagai refund yang jumlahnya sekitar 900 konsumen dengan kerugian mencapai Rp. 80 Miliar, telah diberi jaminan Sertifikat senilai Rp.110 Miliar.

Penyerahan sertifikat itu diberikan langsung oleh direksi Sipoa di Aula IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 29 Juni 2019 silam.
“Penyerahannya dilakukan pada tanggal 29 Juni 2019 lalu dihadapan 900 konsumen sendiri.”papar Masbuhin.

Selain itu, proses penyerahan Sertifikat itu juga dibarengi dengan laporan pertanggungjawaban Masbuhin kepada para klien-nya.

“Dengan demikian setelah tanggal 29 Juni 2019, hubungan professional saya sebagai Advokat dengan klien telah selesai secara tuntas dan final.”kata dia.

Dilaporkan Mantan Klien
Masbuhin mengaku terkejut atas laporan Empat orang mantan Klien-nya ke Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Peradi Jatim.

Laporan itu dibuat pada Februari 2020 lalu atas tuduhan menelantarkan mereka. 
Alasan yang dikemukakan, sepanjang bulan Oktober 2019 hingga Nopember 2019 mereka tidak dapat menemui atau berkomunikasi dengan Masbuhin.
“Mereka itu statusnya sudah menjadi mantan klien saya sejak tanggal 29 Juni 2019, dan faktanya walau mantan klien, mereka tetap bisa bertemu dengan saya pada tanggal 23 November 2019 lalu.”terangnya.

Fakta tersebut menurut Masbuhin telah ia paparkaan pada proses sidang DKD Peradi Jatim, akan tetapi menurutnya hal itu sama sekali tidak dihiraukan oleh DKD.

“Semua fakta dan bukti ini sudah saya sampaikan ke DKD Peradi Jatim, tetapi tidak dihiraukan sama sekali.”paparnya.

Sementara, kuasa hukum Masbuhin, Purwanto juga menyesalkan sikap DKD Peradi Jatim yang dianggapnya kurang profesional. Pihaknya meminta DKD Peradi kedepannya untuk lebih selektif dalam menangani setiap laporan yang masuk di kelembagaan.

“Kalau yang namanya laporan atau pengaduan adanya penelantaran klien itu harus dihubungkan dengan hasil pencapaian yang telah dilakukan (Advokat). Kalau pencapaiannya telah terpenuhi lantas apa yang dimasalahkan. Jadi saya menilai, DK ini tidak solutif dan tidak profesional,”tandas Purwanto.

Tantangan Pada Pieter Talaway
Masbuhin dalam kesempatan yang sama juga menyoal statment dari Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway yang dimuat oleh media harian asal Surabaya pada 7 November 2020 lalu. Dimana menurut Masbuhin, Piter telah menudingnya menjadi kuasa hukum direksi Sipoa sejak 6 Februari 2019. 

“Pada tanggal 6 Februari 2019, Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang.”ujar Masbuhin menirukan pernyataan Pieter.

Masbuhin dalam hal ini menegaskan tidak pernah menjadi kuasa hukum Sipoa sepertihalnya tuduhan Pieter.

Pernyataan Pieter tersebut menurut Masbuhin merupakan pernyataan tendensius tanpa didasari bukti.

“Pernyataan yang tidak disertai bukti, tendensius, dan saya duga untuk mengiring opini kepada semua orang (melalui) media masa agar kehormatan Saya sebagai Pengacara menjadi rusak.”kata Masbuhin.

Masbuhin memastikan bakal menempuh upaya hukum apabila Pieter tidak segera melakukan klarifikasi. Ia bahkan menantang piter untuk membuktikan klaim nya itu.

“Kalau saudara Pieter Talaway bisa membuktikan bahwa (tanggal 16 Februari 2019 Masbuhin menjadi Pengacara Direksi Sipoa yang menjadi Tersangka dalam kasus tersebut sebelum mereka disidang), Saya menyatakan bahwa saya tidak akan banding dan akan pensiun jadi Advokat,”tegas Masbuhin.

Direksi Sipoa lanjut Masbuhin, memang pernah memberi kuasa kepadanya pada tanggal 6 Februari 2019, tepatnya 8 hari sebelum perkara sipoa diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya, tepatnya pada 14 Februari 2019. Saat iti status hukum direksi Sipoa sudah jadi Terdakwa di Pengadilan.

“Isi, maksud dan tujuan kuasa sipoa kepada saya adala agar Saya nantinya kalau putusan Direksi Sipoa berkekuatan hukum tetap, Saya diminta untuk mengambilkan asset-asset sipoa yang disita, dan dikembalikan kepada Para Konsumen dan klien saya sebagai bentuk refund dan pertanggungjawab sipoa kepada seluruh konsumennya,” tandas Masbuhin.
Hingga berita ini naik pihak wartawan belum konfirmasi pada Pieter Talaway.*rhy

Advokat Masbuhin Ajukan Banding Atas Sangsi Pemberhentian Setahun dari DKD Peradi Jatim

0

Surabaya.warnakota.com
Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara 12 bulan dan melarang berpraktek kepada Advokat Masbuhin pada Jum’at, 6 Nopember 2020.

Sangsi itu diberikan setelah Advokat Masbuhin diadukan oleh empat anggota Paguyuban Customer Sipoa (PCS), yakni Piter Yuwono, Christianto Tedjo Koesoemo, Santa Karuna dan Herry Gunawan ke DKD Peradi Jatim jalan Jemursari No. 67 Surabaya.

Menyikapi putusan tersebut, Masbuhin akan mengajukan banding. Kata dia, putusan itu sangatlag tendensius, makanya dia tidak datang saat sidang putusan DKD Peradi Jatim dibacakan.

“Putusan DKD Jatim tersebut tidak berdasarkan pada fakt-fakta. Tidak menceriminkan bukti serta mengabaikan saksi-saksi yang saya ajukan. Makanya saya tidak perlu mendatangi sidang putusan sidang DKD Jatim, karena sejak awal saya sudah mencium bau-bau tidak enak,” katanya saat menggelar pers rilis di lanta 2 rumah makan Primarasa jalan A. Yani, Surabaya. Selasa (17/11/2020).

Dihadapan awak media, Masbuhin menegaskan jika dirinya tidak pernah menjadi pengacara Sipoa Group. Surat kuasa yang dia tandatangani pada 6 Februari 2019 hanyalah sebatas surat mengambilkan aset-aset Sipoa yang disita untuk dikembalikan kepada konsumen. Termasuk anggota Paguyuban Customer Sipoa (PCS) yang menjadi kliennya.

Aset tersebut merupakan refund kepada seluruh konsumen. Kuasa itu diklaim sebagai upaya membela kepentingan para konsumen. Kuasa tersebut hanya berlaku sehari. Esoknya surat kuasa diganti dengan akta perdamaian antara Sipoa dan konsumen.

“Saya tidak pernah menjadi pengacara Sipoa dalam semua proses hukum mereka. Mulai penyidikan, penuntutan dan persidangan, sampai putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat,” sambungnya.

Pada awak media Masbuhin menandaskan kalau tugasnya sebagai pengacara PCS sudah beres. Berkat upaya dia, direksi Sipoa selama 2018–Mei 2019 telah me-refund uang Rp 15 miliar kepada para konsumen. 

Sebanyak 900 anggota PCS yang mendapat ganti rugi Rp 80 miliar sudah mendapatkan sertifikat tanah senilai Rp 110 miliar pada 29 Juni 2019. Tujuannya, dijual sendiri untuk membayar refund.

”Setelah 29 Juni 2019, hubungan profesional saya sebagai advokat dengan klien telah selesai secara tuntas dan final,” tandasnya.

Namun, sambung Masbuhin, oleh ketua PCS Peter Yuwono dan tiga pengurus lain dia diadukan ke DKD Peradi Jatim. 

Aduannya, selain telah menerima kuasa dari Sipoa sebagai lawan PCS, Masbuhin juga menelantarkan mereka sebagai klien. Sebab, pada Oktober sampai November 2019, mereka tidak bisa menemuinya. Masbuhin menandaskan jika pada periode itu, status mereka sudah menjadi mantan kliennya.

”Faktanya, meski menjadi mantan klien saya, mereka tetap bisa bertemu dengan saya pada 23 November 2019. Semua fakta dan bukti ini sudah saya sampaikan ke DKD Peradi Jatim, tapi tidak dihiraukan sama sekali,” ungkapnya.

Selain itu terang Masbuhin, Sipoa mencoret 131 anggota PCS dari daftar 900 penerima refund. Sebab, mereka bersama pengacara lain telah menggugat Sipoa di PN Surabaya. 

“Daftar itu saya ajukan dan proses verifikasinya selesai oleh Sipoa untuk selanjutnya menunggu putusan perdata di pengadilan tersebut,” terangnya.

Di sisi lain, Masbuhin mengeluhkan seharusnya dirinya menerima lawyer fee sebesar Rp 2,4 miliar, bukan Rp 1,2 miliar. Atau 3 persen dari nilai kerugian 900 konsumen Rp 80 miliar yang sudah disepakati saat teken kuasa.

“Kekurangan fee tersebut tidak saya terima karena iuran anggota tersebut tidak langsung ditransfer ke rekeningnya. Melainkan lebih dulu ditransfer ke rekening pengurus. Semua uang pembayaran dari konsumen masuk ke rekening pribadi pengurus paguyuban dan diatur paguyuban berdasar perjanjian yang dibuat antara paguyuban dan para konsumen Sipoa,” keluhnya.

Senada dengan Masbuhin, Klemen Sukarno Candra dalam rilisnya menyatakan bahwa advokat Masbuhin tidak pernah menjadi pengacara Sipoa. Dan 131 konsumen sudah keluar dari data penerima refund karena sudah menggugat direksi Sipoa. 

“Maka Sipoa akan menunggu putusan pengadilannya saja,” kata Klemens.

Dalam rilisnya, Klemen mengakui kalau delapan hari sebelum dirinya menjalani sidang vonis di PN Surabaya, dia pernah dikunjungi oleh advokat Masbuhin. Namun kata Klemens, kunjungan Masbuhin tersebut hanyalah untuk menyampaikan nasehat hukum agar persoalan Sipoa Grup dengan PCS diselesaikan secara baik, dengan musyawarah mufakat dan perdamaian diluar proses hukun yang sedang berjalan.

Kata Klemens, teknis yang ditawarkan advokat Masbuhin adalah membuat kesepakatan damai secara notariil, untuk mengambil dan menerima sertifikat-sertifikat dari Kejati Jatim setelah adanya putusan yang berkekuatan hukm tetap, untuk dibagikan (direundkan) kepada seluruh konsumen Sipoa, termasuk 900 konsumen yang diperjuangkan hak-haknya oleh advokat Masbuhin.

“Jadi surat kuasa 6 Februari 2019, bukan untuk membela hak-hak Sipoa dihadapan hukum, baik sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana. Akan tetapi untuk pembelaan dan demi kepentingan para konsumen Sipoa seluruhnya,” pungkas Klemens. *rhy

Putusan Pahit Praperadilan Singky Soewadji Terhadap Polrestabes Surabaya.

0

Surabaya.warnakota.com

Sidang babak akhir gugatan Praperadilan nomer  perkara 28 atas nama singky dan polrestabes .berujung pahit.

Upaya pemerhati satwa Singky Soewadji yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Surabaya melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan penjarahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) melalui praperadilan tidak dikabulkan.
Menurut Hakim tunggal yang menyidangkan yaitu Syafruddin SH.Mhum  menolak permohonan praperadilan Singky Soewadji dengan dalih alat bukti yang diajukan dalam persidangan hanya berupa “Alat bukti foto copy tidak memiliki nilai pembuktian sesuai KUHPerdata,” ujar Syafruddin saat membacakan pertimbangan hukumnya dalam persidangan diruang Sari 2 Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (16/11).

Menurut Syafruddin, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kapolrestabes Surabaya yang saat itu dijabat oleh Kombes Pol Yan Fitri Halimansyah sah menurut hukum. 

Sahnya SP3 tersebut didasarkan atas  alat bukti yang menerangkan pemindahan satwa surplus KBS ke beberapa lembaga atas sepengetahuan Kementerian Kehutanan dan diketahui oleh Kepala BKSDA Jatim.

“Sehingga bukan merupakan tindak pidana,” ucap Syafruddin saat membacakan amar putusannya

Berdasarkan dalil tersebut, hakim Syarifuddin menyatakan pemohon melalui kuasa hukumnya tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga pemohon diwajibkan membayar biaya perkara.

“Menolak praperadilan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan SP3 Nomor SP-Sidik/310/VI/2015/Reskrim sah dan mengikat,” tukas hakim Syarifuddin sambil mengetukkan palunya sebanyak tiga kali diakhir pembacaan amar putusannya.

Meski permohonan ditolak, namun hakim Syafruddin menyatakan Singky Soewadji memiliki legal standing sebagai pemohon praperadilan yang sempat disoal oleh kuasa hukum termohon (Kapolrestabes Surabaya).

Terpisah, Muhamad Soleh kuasa hukum pemohon mengaku kecewa dengan putusan hakim. Ia menyebut dalil hakim yang menyatakan bukti foto copy tidak memiliki nilai pembuktian dianggap sebagai pertimbangan yang nyeleneh.

“Bukti-bukti ini sudah di singkronkan dengan bukti yang dimiliki termohon. Artinya bukti ini memiliki kesamaan dengan aslinya dan semua kasus kasus SP3 yang digugat oleh LSM semua tidak ada bukti asli, faktanya dikabulkan oleh hakim,” ujarnya.

Terkait putusan hakim yang menyatakan SP3 sah dan mengikat, lanjut Soleh, tidak dapat diartikan jika permohonan praperadilan terhadap perkara ini tidak bisa diajukan kembali. 

“Prinsip utama dalam praperadilan tidak mengenal nebis in idem, artinya masih bisa diajukan praperadilan lagi,” pungkasnya.

Untuk diketahui, perkara pokok dari praperadilan ini dilatarbelakangi adanya 6 (enam) perjanjian pemindahan ratusan satwa KBS dengan beberapa kebun binatang di Indonesia. Seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Satwa Lembah Hijau, Jawa Timur Park, Maharani Zoo dan Taman Safari Indonesia II Prigen.

Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya, karena sesuai rekomendasi adalah dilepas liar. Sedangkan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Sementara KBS adalah pemindahan. Selain itu, pertukaran satwa ini dinilai ilegal, karena ijin konservasi KBS telah dicabut.*sry

Hakim Lebih Jeli dalam Menilai pendapat Dua Ahli Pidana terkait Legal Standing Singky Soewadji

0

Surabaya,warnakota.com

Sidang lanjutan gugatan praperadilan denga. perkaraNomer 28 /pid. Pra / 2020 / PN .Sby  kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis , ( 12/3/2020 ) dengan agenda mendengarkan saksi ahli dari pihak pemohon dan termohon.

 Dalam sidang hari ini, Pemohon menghadirkan 1 orang saksi ahli Hukum Administrasi Pengembangan Hukum ahli Pidana  yakni Prof Dr Sadjijono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya 

Sedangkan termohon menghadirkan 1 saksi ahli  pidana Riza Alfianto, yang dihadirkan pihak termohon (Kapolrestabes Surabaya).

Dari 2 saksi ahli yang diajukan pihak pemohon dan termohon, Dalam keterangannya, saksi ahli dari pihak pemohon Prof Sadjiono SH,Mhmemberikan penjelasan mengenaipraperadilan atas Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus penjarahan satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diajukan Singky Soewadji, pemerhati satwa.


Legal standing (kedudukan hukum) Singky, begitu panggilan akrabnya, yang dipersoalkan pihak Kapolrestabes Surabaya sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang berbunyi “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya” terjawab sudah

Masalah SP 3.merupahkan keputusan atau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah .dan didalam mengeluarkan putusan ada syarat syarat ada putusan dan menyantumkan  dasar  hukumnya didalam  Perkap Kapolri .Hukum normatif segala peraturan yang berdasarkan aturan Undang undang.

Dalam pandangan Sadjijono, Kasus pidana dugaan penjarahan satwa KBS lebih elok dihentikan saat penyelidikan bukan ketika penyidikan. Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari titik terang dari perkara yang dilaporkan masyarakat berdasarkan alat bukti dan keterangan.

“Dihentikan dalam penyelidikan kalau memang bukan tindak pidana,” ujarnya menjawab pertanyaan Muhammad Soleh, kuasa hukum pemohon praperadilan.

Pendapat Sadjijono terkait legal standing Singky Soewadji dalam permohonan praperadilan ini juga diamini oleh Riza Alfianto, Ahli pidana yang dihadirkan pihak termohon (Kapolrestabes Surabaya).

Usai mendengarkan keterangan dua ahli ini, Hakim tunggal praperadilan Syafruddin meminta pada awak wartawan yang melakukan peliputan persidangan ini untuk tidak terpengaruh opini publik. Dia pun berjanji akan memeriksa permohonan praperadilan ini dengan objektif.

“Saya akan memeriksa perkara ini sesuai dengan fakta-fakta sidang,” pungkas Syafruddin.Tak hanya itu pendapat Ahli Hukum Pidana dari kedua belah pihak memberikan keterangan yang sama bila Singky bisa dikategorikan pihak ketiga, sehingga bisa mengajukan gugatan Praperadilan.
Profesor Ali Kodra (kanan) memberikan buku hasil karyanya pada Singky Soewadji
“Setiap Warga Negara Indonesia yang merasa berkepentingan bisa dikatakan pihak ketiga. KBS didirikan untuk kepentingan publik. 
Jadi Pemohon mempunyai legal standing mengajukan gugatan Praperadilan sebagai kontrol masyarakat. 
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 76/PUU-X/2012 tahun 2013 yang dimaksud pihak yang berkepentingan adalah bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan umum seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat lainnya. Bisa bukan berarti harus atau wajib,” terang Profesor Sadjiono.

Ahli Konservasi Profesor Ali Kodra, mempunyai pandangan tersendiri terhadap sosok Singky. 
Guru Besar Emeritus Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai Singky pejuang konservasi yang konsisten, melakukan edukasi langsung pada masyarakat, dan berani bersuara kalau ada perbuatan yang diyakini menyimpang, seperti dalam kasus Ibu Kristin (penangkar burung paruh bengkok endemik Indonesia) di Jember dan kasus KBS. 
Diketahui, Permohonan praperadilan ini diajukan oleh Singky Soewadji untuk menguji sah atau tidaknya SP3 Nomor  : SP-Sidik/310/VI/2015/Reskrim yang saat itu ditandatangani Kombes Pol Drs.Yan Fitri Halimansyah,M.H (Kapolrestabes Surabaya).

Perkara pokok dari praperadilan ini dilatarbelakangi adanya 6 (enam) perjanjian pemindahan ratusan satwa KBS dengan beberapa kebun binatang di Indonesia. Seperti Taman Hewan Pematang Siantar, Taman Satwa Lembah Hijau, Jawa Timur Park, Maharani Zoo dan Taman Safari Indonesia II Prigen.

Perjanjian tersebut dinilai bertentangan dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa Kebun Binatang Surabaya, karena sesuai rekomendasi adalah dilepas liar. Sedangkan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Sementara KBS adalah pemindahan.

Selain itu, pertukaran satwa ini dinilai ilegal, karena ijin konservasi KBS telah dicabut.Dalam pertukaran satwa liar semua diatur didalam  peraturan PP nomer 8 tahun 1999. *rhy

- Advertisement -

Latest article

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

0
Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat penegak  Hukum yang Tak pasti...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

0
Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan hukum bagi dirinya belum didapatkan 

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje...

0
Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., dengan   Thie Butje Sutedja  digelar...