Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Harus Lebih Jeli dan...

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur Harus Lebih Jeli dan Cermat adannya Dugaan Hakim ” Melegalkan ” Pertimbangan Hukum Yang ” CACAT ” Hukum

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

Pengadilan Tinggi Jawa Timur Harus lebih jeli dan cermat dalam memeriksa Perkara Perdata  Pengadilan Negeri surabaya Terhadap perkara Perdata nomer 976/Pdt.G/2017/PN.Sby yang di putus pada tanggal 7 Agustus 2018, Upaya banding Pengadilan Tinggi Nomer 654/pdt./2018 /PT.Sby

Banyak sekali kejangalan kejanggalan yang di putus oleh Ketua Majelis Hakim Jihad Arkanuddin Sh,Mh yang di dampingi Dua Anggotanya yaitu Hakim Majelis Slamet Riyadi Sh,Mh Dan Jan Manopo Sh,Mh

Dalam isi pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut : yang diduga mengesampingkan Putusaan Pengadilan Negeri Surabaya  No :3121/Pid .b/2014/PN SBY,JO Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur  No .611/Pidt/2015/PT.Sby,Jo Putusan Makamah Agung Agung  RI Nomer 619 K /Pid/2016 yang terbukti bersalah melakukan penipuan di hukum 2 tahun ,telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai saat ini tergugat 1 berstatus Narapidana Rutan Medaeng.


Menurut Drs .Ec.Mulyanto kepada wartawan menjelaskan,” banyak sekali  Kejanggalan kejanggalan yang di putus majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata ,mengesampingkan bukti Pengugat perkara pidana yang sudah Inkrach telah terbukti bersalah melakukan penipuan , di mana dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya  memeriksa perkara perdata telah menjatukan gugatan kabur atau Obscuur Libel karena alasan gugatan tidak jelas dasar hukumnya dan tidak di buatkan secara rinci terhadap kontrakdisi antara Posita dan Petitum tidak relevan .

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan hubungan hukum antara Pengugat dengan para tergugat diawali dengan hubungan hukum pemberi kuasa oleh para tergugat baik tergugat 1dan tergugat 2 sebagai Advokat  untuk menangani  kasus Pengugat di Polrestabes Surabaya.

Sedangkan Dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata berpendapat  bahwa Gugatan Pengugat adalah kabur/tidak jelas antara Posita dan Petitum tidak Sinkron,gugatan pengugat menjadi kabur /tidak jelas ,karena mencampur adukan Wanprestasi dan perbuatan melangar hukum yang mana dalam positanya pengugat mendalikan hubungan hukum antara Pengugat dengan tergugat 1 didasarkan dengan surat kuasa yang mana tergugat 1 tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana dalam surat kuasa ,tetapi di sisi lain tergugat 1 melanggar hukum,Tuntutan Eksepsi tergugat 1agar menyatakan kabur dapat dikabulkan adalah pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata keliru /tidak benar ,surat kuasa yang di tandatangani pada tanggal 13 Maret 2013 sebenarnya sudah di periksa,di uji di perkara pidana melalui kebenaran materiil akhirnya diputus oleh majelis hakim perkara pidana oleh Pengadilan Negeri Surabaya  No :3121/Pid .b/2014/PN SBY Halaman 6 paragraf 2, JO Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur  No .611/Pid/2015/PT.Sby,Jo Putusan Makamah Agung Agung  RI Nomer 619 K /Pid/2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akhirnya Tergugat 1 mengajukan Upaya hukum Pidana untuk Peninjauan Kembali perkara pidana di Mahkamah Agung RI Perkara no ; 40PK /PID /2018 dan telah di putus pada tanggal 14 Agustus 2018  bahwa Peninjauan Kembali ditolak,padahal tergugat 1 berstatus sebagai Narapidana.

Sedangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata tidak mempertimbangkan surat kuasa  khusus pada tanggal 13 Maret 2013 yang telah cacat hukum,karena tergugat 1pada saat menandatangani surat kuasa telah berprofesi Notaris bukan Berprofesi Advokat.

Diawali dari profesi tergugat 1yang bukan Advokat hal ini terbukti ada maksud dan atau itikad tidak baik dari tergugat 1,dengan demikian hubungan hukum diawali dengan surat kuasa khusus menjadi gugur seolah olah perbuatan tergugat 1 seolah olah menjalankan kewajiban untuk mengupayakan terdakwa/pengugat namun perbuatan tergugat 1telah melakukan Penipuan dengan dalil pemberian surat pemberhentian Penyidikan (sp3) adalah tidak benar.

Sehingga pengugat menderita kerugian sebesar Rp  165 juta Tutur Drs.Ec.Mulyanto Wijaya.AK.

Perlu diketahui Bahwa Putusan Gugatan NO kabur bahwa sudah masuk ke pokok perkara hal ini terbukti dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim ; Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1-8 yaitu tentang surat pernyataan dari Mardian Nusatio Juga sebagai Pemberi Kuasa pada Angka Dua dan Tiga yang pokoknya berisi Pembayaran Fee Lawyer dibayar Oleh Empat Orang sebagaimana tersebut diatas bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengunakan dasar pernyataan Mardian Nusatio adalah tidak benar dan menyesatkan karena bukti T-1.8 surat pernyataan dari Mardian Nusatio oleh Penggugat sudah dilaporkan oleh Polrestabes Surabaya bukti P 27 dengan laporan polisi ; STTLP /K/2009/2/SPKT /Jatim.Restabes.Sby tanggal 11 Februari 2015,nama pelapor Drs.C Mulyanto Wijaya nama terlampor Mardian Nusatio,melaporkan dugaan kejahatan tindak pidana surat yang isinya palsu pasal 263 Kuhp jo bukti P28 SP2hp Polrestabes Surabaya No : B /1775/SP2HP -5/LP .209.2/VI/2016/Satreskrim.tanggal 21 Juni 2016 tersangkanya;Mardian Nusatio , Hariandha Suryadinata Sh (tergugat 1)dan Agus Hariyanto (tergugat 2),dengan dugaan pasal 263 JO pasal 55 KUHP, surat pernyataan tersebut sudah masuk ke ranah perkara pidana ,maka di jadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata bahkan pertimbangan Hakim tersebut sama sekali tidak Rasional ( tidak masuk akal ).

Kejanggalan kejanggalan :Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Mardian Nusatio tanggal 14 April 2014,sedangkan surat pernyataan tersebut digunakan sebagai bukti teryulis tergugat 1 dalam sidang perkara perdata tanggal 7 Mei 2018,apakah dimungkinkan bukti tertulis tergugat 1 ( surat pernyataan )berlaku surut atau mundur? Apakah tidak ada dugaan rekayasa bukti tertulis dari tergugat 1? Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sebelum sidang sudah ada pernyataan surat? Sepengetahuan penggugat bahwa surat pernyataan tersebut bukan sebagai akte otentik / akte yang sah secara hukum artinya bahwa akte otentik adalah akte yang dibuat oleh notaris atau pejabat publik,sedangkan surat pernyataan dibawah tangan tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan perkara perdata,namun saat pembuktian si pembuat surat pernyataan Mardian Nusatio tidak pernah di panggil/atau dihadirkan dalam persidangan perkara perdata sebagai saksi tergugat 1 maupun pembuktian bukti tertulis surat pernyataan tidak pernah dilakukan dan di uji dan di periksa oleh Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata.

Berdasarkan bukti tertulis pengugat:

P-1Foto kantor Notaris dan Advokat,P2 Surat kuasa pemberi kuasa kepada penerima kuasa,tanggal 13 Maret 2013.

P-18 Surat informasi dari kementrian hukum dan Ham  Republik Indonesia,tanggal 17 maret 2015,bahwa notaris Hairandha Suryadinata sebagai Notaris di Surabaya sejak 2002.

P-17 Putusan dewan kehormatan Peradi Pusat,No; 11/dkp/Peradi /1V/2014 J.O NO; 44/PERADI/DK-Jatim/2013,tanggal 3 Mei 2016,menjatuhkan sanksi Hairandha Suryadinata SH ( tergugat 1 ) Pemberhentian tetap dari profesi Advokat pertimbangan hukum; Larangan rangkap jabatan notaris dan advokat.

P-21 Putusan majelis pemeriksa pusat notaris Republik Indonesia,N0;15/B/MPPN/XII/2017,tanggal :21 Desember 2017 menjatuhkan sanksi memberhentikan dengan tidak hormat Hairandha Suryadinata SH ( tergugat 1) sebagai notaris di kota Surabaya,pertimbangan hukum :larangan  rangkap jabatan notaris dan Advokat dari kelima  bukti terlilis tersebut diatas;menunjukan bahwa Hairandha Suryadinata SH ( tergugat 1) mempunyai profesi ganda,yaitu Advokat dan notaris,  bertentangan dengan perundang undangan notaris dan Advokat,profesi ganda tersebut berdampak illegal profesi, dengan melakukan praktik profesi ganda maka penerimaan honor /Lawyer fee tidak diperkenankan oleh undang undang notaris dan advokat,Penerimaan uang tersebut sama diduga ada indikasi Penipuan yang berkedok profesi.

Jadi ,pertimbangan hukum majelis hakim tersebut adalah cacat hukum sehingga berdampak penyelundupan hukum.

Apakah di perbolehkan  Pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara perdata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah Inkracht ?

Apakah diperkenankan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Perdata bertentangan dengan Undang Undang Notaris dan Advokat ?

Apakah ada Undang undang khusus yang mengatur bahwa kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang melebihi kewenangan  majelis Hakim yang memutus perkara di Mahkamah Agung RI yang sudah Inkracht ?

Padahal Putusan Mahkamah Agung yang sudah Inkracht,seharusnya aparat penegak hukum termasuk Kepolisian ,Kejaksaan ,Pengacara maupun Hakim Pengadilan Negeri Surabaya harus tunduk patuh atas Putusan Mahkamah Agung RI.

Apakah di perkenankan pertimbangan hukum yang memeriksa dan memutus perkara perdata di luar fakta hukum persidangan ?

Sampai berita ini naik pihak Humas Pengadilan Tinggi Jawa Timur  belum di konfirmasi*rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you