Umum Gegabah  menelan laporan rakyat,  Buku Pintar Untuk Penerima PKH...

Gegabah  menelan laporan rakyat,  Buku Pintar Untuk Penerima PKH Bukan Pungli

-

- Advertisment -

Surabaya,Warnakota.com

Polemik Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Gayungan yang melibatkan Pendamping PKH Gayungan. Akhirnya mendapat respon dari pihak Koordinator dan pendamping PKH di Kecamatan tersebut.Menurut Evi Alfia, pendamping PKH Gayungan, aduan warga penerima dana PKH tersebut kepada anggota Dewan dari Komisi D, Tjutjuk Supariono pada 29 Juni 2020 itu tidak benar. Sebab, apa yang dilakukannya merupakan hasil dari kesepakatan Warga penerima bantuan PKH.

Memang, itu inisiatif dari pihak pendamping. Akan tetapi, kata Evi, itu bersifat penawaran untuk membeli modul P2K2. Karena, dirasa penting bagi peserta PKH. Modul sebagai petunjuk teknis bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menurutnya harus dimiliki. “itu kesepakatan dari peserta (warga penerima PKH), kami tidak menyangka kalau seperti ini, karena dari kesepakatan, mungkin ada beberapa peserta yang tidak sepakat, tapi tidak berani menyampaikan pada waktu itu,” kata Evi pada Potretkota.com, Kamis (9/7/2020).
Evi juga menyayangkan terkait dengan adanya wadulan peserta PKH tersebut pada anggota DPRD Surabaya. Padahal, katanya, pihaknya tidak mungkin meminta biaya buat penggandaan modul pada peserta andai bukan karena hasil dari rembug bersama atau yang disepakati oleh para peserta sendiri.Sehingga, ia sempat shock membaca berita salah satu media onlen.

 yang mana memberitakan aduan peserta PKH Gayungan kepada DPRD Surabaya. Meski demikian, pihaknya mengaku wajar apabila ada peserta yang mengadu seperti itu. Karena, lanjut Evi tidak mungkin semua sama. Namun, karena itu untuk kepentingan para peserta harusnya keberatan itu disampaikan langsung kepada pendamping.
“saya shock tahu berita itu. Sebenarnya itu kan bisa disampaikan pada pendamping atau koordinator PKH, biar dari pihak kami tahu kalau ada keberatan,” akunya.Sedangkan Koordinator PKH Kota Surabaya, Sasa, meluruskan berita miring tentang wadulan warga penerima bantuan PKH itu pada DPRD.

 Dirinya membenarkan, apa yang dilakukan anak buahnya di lapangan merupakan hasil dari kesepakatan peserta.

“saya dapat informasi seperti itu, langsung melakukan pengecekan ke lapangan, turun langsung, itu buat pembelian buku modul yang disepakati oleh peserta PKH,” tuturnya.

Agak kaget juga, lanjutnya apa yang disampaikan oleh Tjutjuk, karena nadanya agak mengancam akan meminta Kadinsos agar memutus kontrak teman-teman yang bertugas mendampingi peserta PKH. 
“saya langsung ke lapangan kroscek, karena pak tjutjuk bilang begitu, akan meminta dipecat, kan gak enak,” kata Sasa.

Selain itu, yang menangani buku untuk modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Superviser PKH, Humidatunisa, menjelaskan bahwa seharusnya kalau ada peserta yang tidak sepakat bisa ditanyakan kepada ketua kelasnya. Karena menurutnya, apabila ada yang kurang jelas bisa diselesaikan di ketua kelas.

“harusnya kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada ketua kelasnya, biar ketua kelas menanyakan ke pendamping, ndak usah tanya ke yang lain,” tegasnya.Lebih lanjut, ia menjelaskan sebenarnya ini sesuai dengan kesepakatan antara pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ada lima modul yang didapat dari balai diklat di BP3KS di Jogyakarta. Di samping itu ada buku pintar untuk KPM. Jadi, itu memang inisiatif dari pendamping kemudian ditawarkan ke peserta PKH. 

“itu untuk sekolah peserta, meningkatkan kualitas peserta PKH, kan kalau dijelaskan biasanya peserta kurang mendengarkan, kalau ada buku panduannya kan lebih muda untuk para peserta,” pungkasnya.

Dilangsir dari potretkota.com
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tjutjuk Supariono menyesalkan prilaku petugas PKH yang menunjukkan sikap tidak baik. Karena menurut Tjutjuk, yang menerima dana PKH ini benar-benar masyarakat yang membutuhkan, mereka tidak mampu.
 Apapun alasan pungutan itu, menurutnya tidak bisa dibenarkan.”Saya dapat aduan dari masyarakat, yang kebetulan ini berada di Dapilku (daerah pemilihan). Ada banyak yang dimintai (pungli), namun hanya dua orang yang berani melaporkan ke saya. Saat masyarakat diterpa pandemi, dana PKH dipungli,” kata Tjatjuk di ruang Fraksi PSI di DPRD Surabaya.

Sampai berita ini di beritakan Dprd tjutjuk Supariono belum bisa di konfirmasi.*red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa...

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jatim...

” Waspadai Celah P- 19 Dari Kejaksaan Diduga  Rentan Terjadi Suap  Agar Tidak Terjadi P-21

Surabaya, warnakota.com Sejak berkas tersangka Citra Permana dilimpahkan oleh penyidik Polrestabes ke kejaksaan negeri Surabaya...
- Advertisement -

4 Pengedar Ganja Dibekuk Satreskoba Polres Jember

JEMBER, warnakota.com Jajaran Polres Jember berhasil ungkap peredaran ganja yang...

Forkopimda Jatim Memantau Jalannya Vaksinasi Massal di Sumenep Madura.

SUMENEP, warnakota.com Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you