Nasional FGD Dan Sosialisasi Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Serta...

FGD Dan Sosialisasi Peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar Serta Unit Pengendalian Gratifikasi Kemenkumham Pusat Dan Kantor Wilayah

-

- Advertisment -

 

Surabaya,Warnaakota.com

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham ) Provinsi  Jawa Timur.Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengadakan  Diskusi sekaligus Sosialisasi tentang pengendalian Gratifikasi  dan Peran Unit  Pemberantasan Pungutan Liar ( UPP ) bersama jajaran kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM .

 

 

Sosialisasi ini di ikuti seluruh Jajaran Kantor Kemenkumham Seluruh Jawa Timur.Tak  lupa  hadir NUGROHO Ketua penindakan  UPP pusat.peràn unit pemberantasan pungutan liar. Dan Agus prianto direktorat grativikasi .

 

Dalam Sambutannya Susy Susilawati selaku Ketua Menkumham ,memaparkan pemetaan daerah rawan pungli dan Gratifikasi merupakan salah satu solusi penting bagi Satker untuk melakukan Pemberantasan pungli yang ada,paparnya.

 

 

Sedangkan Nugroho dalam Sosialisasi memaparkan Bila berkaca dari kasus yang sudah-sudah, di Lapas, rawan adanya keberadaan barang dan diskriminasi penempatan kamar, misalnya gazebo, yang dimiliki secara pribadi,

Nugroho menilai, banyaknya UPT di Jatim berpotensi meningkatnya tindak penyelewengan.

Oleh karena itu, Kanwil, selaku institusi pembina, wajib berhati-hati.

 

 

Pegawai dituntut dapat menciptakan birokrasi yang millenial dan lebih dinamis.

 

Bahkan setiap Apel Pagi kalau bisa diberi Pengarahan agar

“Ciptakan sistem birokrasi yang semangat melayani dan cepat, Lakukan exemplen dalam pemetak,an

Mungkin kesalahan dari sop atau pelayanan yang menimbulkan pelayanan publik harus di penuhi.yang penting Jatim Bersih ,tuturnya.

 

Jangan Sampai Lapas SukaMiskin terjadi di Jawa Timur,Paparnya.

 

 

Sedangkan Agus prianto selaku direktorat grativikasi,memaparkan bahwa kita hanya bisa pencegahan atau mengingatkan dan

Memahami gratifikasi.Dan di selingi pemutaran film.

 

Bahkan Agus menjelaskan apa pengertian Gratifikasi Itu,

 

Sedangkan Gratifikasi ada 2 yaitu Gartifikasi dan Gratifikasi Suap ,menurut Agus Gratifikasi merupakan suatu hadiah pemberian yang wajar dan di terima oleh masyarakat siapapun tetapi yang menerima Pejabat atau pegawai negeri.

 

 

Tetapi jika yang menerima  pejabat atau pegawai negeri Sipil melaporkan dalam batas 30 hari maka tidak dianggap suatu gratifikasi.Kalau tidak melaporkan itu yang dianggap gratifikasi.

 

Sedangkan Gratifikasi Suap.suatu Transaksi atau pemberian yang tidak bisa di buktikan kalau tidak ada yang melapor.bahkan masih banyak penjelasan penjelasan yang lainnya .

 

Yang  pada intinya Sekuruh jajaran di lingkungan Kemenkumham bertujuan untuk meningkatkan peran Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) serta memaksimalkan pengawasan pungutan liar.

 

Dan sampai  menimbulkan dampak positif dalam pengawasan agar tidak ada lagi tindakan pungutan liar, gratifikasi, dan lainnya di lingkungan Kemenkumham,” jelasnya.

 

mendorong agar tim Pelaksana UPP di tingkat daerah yang berperan sebagai pengawas, bisa bekerja lebih maksimal

 

 

 

“UPP bersifat investigasif untuk laporan serta informasi yang diterima, sekaligus memastikan tindakan pencegahan agar pungutan liar tidak terjadi,dan membuka akses informasi secara transparan kepada masyarakat, dan mempermudah akses pengaduan.

 

meminta masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan praktik pungli, gratifikasi, dan suap di wilayah Kemenkumham,paparnya .

Setelah acara di tutup ,ada salah satu dari staf jajaran Kemenkumham mengelilingkan sumbangan kota amal untuk gempa bumi di Palu.*rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you