Hukum Eksepsi Terdakwa Agatha Tidak Dapat Diterima Hakim

Eksepsi Terdakwa Agatha Tidak Dapat Diterima Hakim

-

- Advertisment -

 

Surabaya,Warnakota.com

Sidang putusan Eksepsi Terdakwa  Notaris Agatha

yang di gelar di pengadilan Negeri surabaya dengan Ketua Majelis Dwi purwoko SH Mhum.

Dengan menggunakan rompi warna hijau muda bertuliskan sambil duduk dikursi pesakitan, Notaris Agatha terlihat tegang ketika mendengarkan Putusan Epsepsi yang di bacakan oleh Hakim Dwi Purwoko SH.Mhum.

 

Dalam fakta persidangan Hakim  menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan  oleh tetdakwa Agatha melalui kuasa hukumnya .

 

Dengan demikian, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

 

“Mengadili, menyatakan eksepsi penasehat hukum tidak dapat diterima,” ujar ketua majelis hakim Dwi Purwoko saat membacakan  putusan ,di Pengadilan negeri Surabaya.

 

Menurut hakim, surat dakwaan jaksa Penuntut Umum Kejati Winarko SH  telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

 

Hakim menilai surat dakwaan sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara.jelas Hakim Dwi Purwoko Pada persidangan.Senin ,17 September 2018.

Masih menurut Hakim Dwi Purwoko SH Mhum, memerintahkan agar jaksa melanjutkan pembuktian dakwaan dengan memanggil saksi-saksi.tuturnya .

 

Dalam Minggu Yang lalu Terdakwa Notaris  Agatha Henny melalui kuasa hukumnya  Wijanyanto Setiawan Melalui  eksepsinya meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan terdakwa.

 

Selain itu Ia juga memohon dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada kliennya dinyatakan batal demi hukum dan memerintahkan jaksa Hari Basuki mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan(Rutan) Madaeng.

 

 

Perkara pidana yang terdaftar dengan Nomer Perkara; 2454/Pid.B/2018/PN Sby ini, sedikit demi sedikit mulai terungkap.

 

Lewat eksepsinya Wijanyanto Setiawan Kuasa Hukum Notaris Agatha Henny Asmana mengungkap kasus dalam pokok perkara kliennya yang dituding menggunakan surat palsu.

 

Menurutnya (Wijanto Setiawan),dakwaan kesatu dan/atau dakwaan kedua,adalah perkara a quo yang seharusnya disusun jaksa dalam bentuk dakwaan kumulasi, karena kedua dakwaan tersebut deliknya sendiri-sendiri.

 

“Ini menjadi pembelajaran bagi penegak hukum khususnya penyidik dan Jaksa Penuntut agar jangan semena-mena, atau yang bukan perkara pidana tapi dipaksakan ke pidana.” Kata Wijayanto.Kamis ,8 September 2018 )

 

Maka saran saya, lanjut Wijayanto. JPU berhati-hati ketika menanangi perkara delik aduan khususnya pada Notaris atau Pejabat umum.

 

“Harus mengedepankan aturan-aturan hukum sebagaimana dalam UU kenotariat dan/atau yang ada dalam KUHAP,”ucap Wijayanto Setiawan usai sidang pada media.

 

Menurut Wijayanto, tudingan Harjiono Hadi Wirjo (korban) serta dakwaan JPU Hari Basuki terkait jeratan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55(1) ke 1 KUHP dan/atau dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang menggunakan surat palsu kepada Agatha adalah tindakan hukum yang keliru.

 

Kekeliruan penanganan kasus Agatha akan berdampak luas kepada tugas dan jabatan Notaris pada umumnya. Karena dalam kasus ini kata Wijayanto Setiawan, awal penyelidikan/penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,sudah cacat hukum/karena tidak memenuhi syarat formil dan matriil.

 

Sesuai Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP disebutkan, bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dan/atau turut melakukan tindak pidana “wajib” menguraikan syarat matrill secara jelas,benar,lengkap dan menyebutkan locus delictie dan tempus delictienya.

 

“Uraian setiap dakwaan tidak boleh kabur(obscuur libel), surat dakwaan harus merinci semua unsur tindak pidana secara jelas,benar dan lengkap kepada sitertuduh,supaya terdakwa bisa paham dan mengerti tentang masalah yang dihadapinya,dan Terdakwa bisa menyiapkan diri untuk melakukan pembelaan nantinya,”tegas Kuasa Hukum yang menyandang gelar Doktor ini di PN Surabaya.

Perlu di ketahui Dalam dakwaan, notaris Agatha telah melegalisasi surat pernyataan yang menyatakan kliennya terdakwa Nafsiyah dan Sudjoko M. Anton merupakan ahli waris dan memiliki  hak atas tanah petok D yang terletak di Jalan Kenjeran nomor 33. Padahal notaris Agatha sudah mengetahui bila tanah tersebut milik Taher Gunadi yang dibeli dari Saripin, orangtua Nafsiyah. Akibat perbuatan notaris Agatha ini, Taher Gunadi mengalami kerugian hingga Rp 10 miliar,” kata Rakhmat Hari Basuki.

Selain notaris Agatha, kasus pemalsuan ini juga menjerat terdakwa lain yakni Nafsiyah (93), Munandar alias Bagong dan Sudjoko M. Anton. *rhy

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...
- Advertisement -

Merasa Dicemarkan. Masbuhin Umumkan Tantangan Pada Pieter Talaway

Surabaya.warnakota.com Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menyerang dan...

Advokat Masbuhin Ajukan Banding Atas Sangsi Pemberhentian Setahun dari DKD Peradi Jatim

Surabaya.warnakota.comDewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara 12 bulan dan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you