Nasional " E- Litigasi " Mulai Diterapkan Di Pengadilan Negeri...

” E- Litigasi ” Mulai Diterapkan Di Pengadilan Negeri Surabaya

-

- Advertisment -

Surabaya, Warnakota.com

Seiring dengan kemajuan Teknologi Informasi , khususnya para pencari keadilan dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Perma no 4 tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana . Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik IndonesiavNomor 44 /Dju/SK/HMO2.3 /2/2019 tentang pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Plus ( PTSP ) Dan Surat Keterangan Elektronik ( Eraterang ) dilingkungan Peradilan Umum.

Dalam Petaturan dan Surat Keputusan Keputusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nursyam,SH,MH berinsiatif dari 3 peraturan baru yang berlaku mengajak Organisasi organisasi Advokat yang ada di Jawa Timur untuk menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi E- Litigasi,Gugatan Sederhana dan Eraterang antara Pengadilan Negeri Surabaya dan Advokat SeJatim.

Menurut Nursyam selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya kepada wartawan memaparkan ” bawa Sistem mulai dilaunching oleh Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2019 lalu. Dan PN Surabaya sudah menerapkannya, 5 perkara yang ditangani dengan menggunakan sistem E-Letigasi ini. ” Sudah ada lima perkara yang kita tangani saat ini, sejauh ini tidak ada keluhan, berarti bisa berjalan lancar,” ujar ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Nur Syam, Senin, ( 28/10/2019 ).

Sedangkan layanan ini meliputi e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan); e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online) dan; e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online). Jadi sistem ini lanjut Nur Syam, memiliki berbagai keunggulan dibanding dengan sistem konfensional yang selama ini diterapkan oleh PN Surabaya.

” Jadi para pengacara yang kita sebut Pengguna Terdaftar bisa melakukan Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

Bahkan jawaban gugatan juga bisa disampaikan lewat sistem ini kecuali waktu pembuktian karena harus menyerahkan bukti asli jadi tetap menggunakan sistem konvensional,” ujar Nur Syam.

E-litigasi ini lanjut Nur Syam merupakan tindak lanjut dari sistem e Court dimana PN Surabaya menjadi nomor satu di Indonesia dalam penerapan sistem ini. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).

” Namun untuk sistem e-court ini belum bisa diterapkan untuk perkara pidana, PHI dan juga Niaga,” tambahnya. Pengguna Terdaftar harus mendaftar dan mendapatkan Akun terlebih dahulu, melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah.

Sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum belum di atur dalam e-Court ini. Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara. Saat ini, PN Surabaya akan mensosialisasikan sistem ini dengan para pengacara dari berbagai organisasi yang ada di Indonesia. Dengan sosialisasi ini diharapkan sistem e litigasi ini bisa diterapkan secara menyeluruh.

Sementara Ahmad Riyadh perwakilan dari advokat menyambut baik sistem ini, sebab seorang advokat bisa diberikan kemudahan karena advokat di satu tempat tapi bisa sidang diberbagai tempat.

Begitupun terkait gugatan sederhana yang harus diputus dalam waktu kurang dari 25 hari, menurut Riyadh hal itu juga suatu terobosoan hal itu juga suatu terobosoan yang luar biasa dan itu juga disambut baik oleh pihak perbankan. Dan permohonan lainnya cukup dengan jam-jaman saka sudah bisa dikabulkan. Dulu memerlukan waktu lama, perlu hadir perlu antri sekarang sudah tidak ada lagi,” imbuhnya. Contohnya, surat keterangan anggota DPR, tidak pailit, tidak terlibat tindak pidana. ” Ini PN Surabaya juga akan membuka counter di sebuah Mall untuk menerapkan sistem ini,” imbunya. *RHY


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Peredaran Narkotika Antar Kabupaten Di Vonis 6 Tahun Penjara Dan Denda 1 Milliar Subsider 1 Bulan Penjara

Surabaya, warnakota.comMajelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis 6 tahun ,denda 1 Milliar...

Di Hadapan Komisi III, Kapolri Paparkan 15 Aplikasi Layanan Publik Semudah Pesan Pizza

Jakarta, warnakota.com Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan peluncuran 15...

Kapolri Keluarkan Telegram Berangus Premanisme, Ini 5 Hal Yang Harus Dijalankan Kapolda

Jakarta, warnakota.com -Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegram...

Forkopimda Jatim Pastikan Vaksinasi di Sampang Berjalan BaikForkopimda Jatim Pastikan Vaksinasi di Sampang Berjalan Baik

Surabaya , warnskota.com Forkopimda Jawa Timur pastikan vaksinasi di kabupaten...
- Advertisement -

Selesai Kegiatan Semua Petugas Wajib Jalani Swab

Surabaya,warnakota.com Beragam sudut pandang masyarakat, mengenai penyekatan dan pemeriksaan swab...

Dukungan Masyarakat untuk Petugas yang Berjuang Melawan Covid-19

Surabaya,warnakota.com Ucapan selamat dan dukungan untuk TNI-Polri dan petugas yang melakukan pemeriksaan kesehatan, di...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you