Hukum Diduga Advokat Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy Korban Krimininalisasi...

Diduga Advokat Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy Korban Krimininalisasi Provesi

-

- Advertisment -

 
Surabaya,warnakota.com

Terkait Pemberitaan Oknum  Advokat Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy yang di duga sebagai Tersangka pengelapan Sertifikat  Hak Milik (SHM) Thie Butje Sutedja, mantan kliennya sendiri.
Kabar penetapan tersangka ini dihembuskan Tugianto Lauw selaku kuasa hukum Thie Butje Sutedja, pelapor perkara ini usai menerima Surat Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang diterimanya dari penyidik Polrestabes Surabaya Dia ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Nopember 2020 sesuai surat penetapan Nomor S-Tap 354/XI/RES.1.11/2020/Satreskrim Polrestabes Surabaya.

beberapa waktu lalu.  Melalui Pemberitaan salah satu media onlen.
“SP2HP itu menerangkan status saudara Belly Vidya Satyawan Daniel Karamoy sebagai tersangka dugaan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP,” kata Tugianto .

Sementara Mulyadi S.H. selaku  Kuasa Hukum dari Belly Vidya Angkat Bicara, bahwa penetapan tersangka kliyennya merupakan dugaan perbuatan  krimininalisasi profesi Advokat.

Lantaran selama ini hubungan antara Thie Butje Suteja Pemberi Kuasa dan Belly V.S Daniel Karamoy selaku penerima kuasa, sangat harmonis. 
Ada 10 Surat kuasa dari berbagai perkara yang berbeda – beda yang di berikan oleh Thie Butje Suteja Kepada Belly. 

Di tengah persidangan yang sedang berjalan Thie Butje Suteja mencabut kuasa namun pencabutan kuasa  dalam perkara apa tidak disebutkan nomer perkara  yang mana , tetapi pencabutan secara umum. Karena kami setiap mengeluarkan surat kuasa ada nomernya.

Sebenarnya tiga sertifikat nomer 1756, 1758 dan 1733 masih ada di kantor kami, bahkan Billy pernah menyarankan ke Thie Butje Sutedja untuk mengambil sendiri.

Pada kenyataannya ada beberapa orang baik oknum pengacara atau rekanan tetapi tidak ada legalitasnya atau surat kuasa untuk mengambil berkas – berkas perkara, dalam hal ini billy juga harus antisipasi coba kalau ada legalitas atau surat kuasa beda lagi, ini soal sertifikat tanah orang lain yang nilainya gak tanggung tanggung, ujar mulyadi pada wartawan.

Terkait uang yang diterima oleh belly sebesar 500 juta dari Notaris Berinisial F. Pada tanggal 15 Maret 2019 ada penjualan tanah lainnya milik Thie Butje Sutedja itupun sudah diketahui oleh Thie Butje Suteja dimana Notaris Inisial F melakukan Komunikasi lewat Hpnya dan di setujui oleh Thie Butje Suteja yang dianggap sebagai pembayaran surat kuasa perkara no 1127/Pdt.bth/ 2018/PN.Sby.

Kemudian Thie Butje Sutedja meminta uang sebesar Rp 200 juta untuk pengobatan di singapura dan di transfer ke rekening  istri Thie Butje Sutedja.


Tak hanya itu saja kami selaku kuasa hukum dari Belly akan melakukan langkah langka 1, Melakukan Dumas pada Propam.2 .Gelar Perkara, 3, Pra Peradilan ,4, Gugatan PMH.5 , Laporan Polisi , ujar Mulyadi SH pada Wartawan.Senin,( 9 Nofember 2020 )

Sementara menurut Kasipidum Kejaksaan Negeri Perak Eko BudiSusanto SH, Menyampaikan bahwa  SPDP sudah diterima dari penyidik, akan tetapi berkas belum di terima sampai dengan sekarang oleh karena itu kamipun mengirimkan (P.17) untuk Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan.
Terkait dengan adanya perkara yang dikirim di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ditegaskan dalamPasal 84 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.” Asas atau kriteria yang dipergunakan pada pasal ini adalah “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut locus delicti.

Sedangkan Pasal yang di terapkan adalah Pasal 374 KUHP dan Pasal 372 KUHP, dimana Pasal 374 KUHP mengacu pada Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama Limah Tahun.

Sedangkan Pasal 372 KUHP yaitu Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya  atau sebagaian  adalah kepunyaan kekuasaanya bukan karena kejahatan  diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama Empat Tahun atau pidana denda paling banyak 900 rupiah.atau terkait orang yang menerima upah suatu pekerjaan , ujar Kasipidum Pada wartawan.


Sampai berita ini naik pihak Thie Butje Sutedja dan kuasa hukumnya belum di konfirmasi.*rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you