Hukum Diduga Ada Kelalaian Pihak Kehutanan Terkait Perkara Kayu

Diduga Ada Kelalaian Pihak Kehutanan Terkait Perkara Kayu

-

- Advertisment -

Surabaya, Warnakota.com

Sidang perkara alih fungsi kawasan hutan produksi yang mendudukan terdakwa Vincencius Gabriel Buce Rahayaan dikursi Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang kali ini beragendakan Saksi Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Ginanjar Dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Diantaranya : Ahli terkait lingkungan dan kehutanan prof .Teguh Yuwono SH selaku ahli dari Universitas Gajah Mada UGM Jogja, ketika menyampaikan pendapatnya didepan majelis hakim pada ruang sidang Garuda 2 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Senin, (26/8).

Penjelasan dengan detail pokok permasalahan kayu yang didatangkan dari ambon maluku. Ahli pun menjelaskan alur permasalahan kayu yang terjadi di lokasi pengambilan dalam hutan, Dengan menunjukan sebuah peta lokasi hutan yang berwarna putih sebagai menjadi Hak Pengelola Lahan (HPL) adanya pemilik lahan, Dan lokasi hutan yang disebut milik negara. “Asal Kayu diambil diluar dari Hutan Produksi Konversi (HPK) dan APL atau diluar lahan yang sudah ada ijinnya yang milik Jason, Dan pemetaan diambil sesuai GPS Lacak balak oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK), Sesuai dari lacak balak atau hasil titik kordinat yang dicek dari satelit bahwa kayu diluar dari lokasi HPK atau APL seperti pada peta yang tergambar batas warna putih milik Jason Watupuli”.ungkap teguh Namun ahli tersebut sempat ditegur oleh hakim anggota Dede Suryaman, Karena saat menyampaikan penjelasannya bukan sebagai pendapat melainkan telah masuk pada pokok perkara yang dianggap dede sebagai wilayahnya pertanyaan hakim, “Ahli harusnya tidak menunjuk soal peta itu, karena sudah masuk wilayah kami (Hakim)”.tegur hakim anggota kepada ahli.

Seperti diketahui, Dalam perkara pengkapan 27 kontainer berisi kayu tersebut, Yang diduga akibat adanya informasi sejumlah 3 (Tiga) Dokumen yang dipalsukan, Dimana, Kontainer bermuatan kayu merbau dari Maluku lalu tiba di Pelabuhan Tanjung Perak pada waktu Jumat tanggal 22 Februari – 2019. Sehingga saat itu juga, Tim gabungan dari gakkum maupun polisi kehutanan yakni Kuwat Gunawan, Budi Santoso, S.H.,Iwan Santoso, Adnan Ariwibo, S.Sos M.Si yang tergabung dalam Tim Operasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memperoleh informasi adanya dugaan pengiriman kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen dari Provinsi Maluku menuju Surabaya.

Diakhir persidangan Jaksa Penuntut Umum Ginanjar SH menyampaikan hasil kesimpulan dari keterangan ahli, “Intinya dokumennya tidak sah karena kayu diambil dari lahan yang tidak sah, Ahli juga tadi sudah bilang itu kayu bisa dirampas dan dilelang untuk negara, Seperti tadi yang discan oleh hakim itu dokumen palsu karena keluar hasilnya bukan dokumen asli, bisa dipastikan itu dokumennya palsu”. Jelas ginanjar kepada awak media.

Terpisah, Diluar persidangan tim pengacara terdakwa Jarot Wijayato,SH,MH,Mkn dan Tri Cahyo, memberikan tanggapannya atas keterangan ahli sebelumnya, “Kalau keterangan dari dinas kehutanan kayunya sah semua, Jadi kesalahan awal dari operator SIPU di kementerian kehutanan pusat, Dan jumlah 27 kontainer kayu terdakwa sudah bayar pajaknya atau retribusi ke negara, jadi terdakwa dikatakan tidak ada merugikan negara hanya karena 3 dokumen saja dipalsukan dan terdakwa hanya kesalahan Barcode saja, bahkan ada dugaan kelalai Pihak Istansi kehutanan yang Ceroboh.seharus falam perkara ini tidak 1 terdakwa seharusnya lebih dari 1 tersangka , ” tutur jarot didepan sejumlah wartawan.

Perlu diketahui Perlu di ketahui perkara ini lantaran terdakwa diduga melakukan tindak pidana setiap orang dilarang memuat , membongkar, mengeluarkan , mengangkat , menguasai , memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin . Setiap orang dilarang membeli, memasarkan , mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah setiap orang dilarang memalsukan surat keterangan, sahnya hasil hutan kayu menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan untuk kayu mrnggunakan surat keterangan hasil hutan untuk kayu mrnggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu. Sehingga terdakwa di jerat pasal 83 ayat 1 huruf A jo pasal 12 huruf D dan / atau pasal 87 ayat ( 1 ) huruf B jo pasal 12 huruf L dan / atau pasal 88 ayat ( 1 ) huruf B jo pasal 14 Undang Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan jo pasal 55 Kuhp .*rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you