Hukum Di Duga Perkara Penjualan HT Di paksakan,

Di Duga Perkara Penjualan HT Di paksakan,

-

- Advertisment -

Surabaya,warnakota.com

Dalam penegakkan supremasi hukum pada kususnya di Surabaya metropolis ini diduga oleh para sebagian oknum penegak hukum belumlah dijalankan dengan sebaik baiknya dalam menentukan seseorang untuk dijadikan tersangka ataupun terdakwa.

 

Salah satunya korban yang dijadikan terdakwa adalah terdakwa inisial RD (37) warga perum babatan Pratama Surabaya,dengan surat dakwaan perkara nomor : 2417/Pid Sus/2017PN Sby oleh JPU Anggara Suryanagara SH dari kejari tanjung perak Surabaya terdakwa diduga melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 huruf j UU RI No 8 tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMENT jo pasal 52 UU RI no 36 tahun 1999 tentang TELEKOMUNIKASI.

 

Padahal  di dalam perkara ini Fungsi Jaksa haruslah berperan lebih teliti dan jeli dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik,dengan kata lain hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan,keberhasilan penyidikan yang dilakukan JPU sangatlah menentukan bagi keberhasilan penuntutan,karena peranan surat dakwaan sangat penting sekali adalah dasar untuk tahap pemeriksaan di PN,dasar tuntutan pidana,dasar pembelaan,dasar hakim untuk memutus,dan dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya(banding,kasasi,PK,bahkan kasasi demi kepentingan hukum).

 

Dalam arti JPU betul betul memahami “KASUS POSISI “perkara dan paham unsur unsur delik yang didakwakan serta penerapan hukum pembuktian dengan baik,singkatnya untuk mencegah kekhilafan atau kekeliruan ,maka sebelum merumuskan surat dakwaan pastinya JPU juga membuat materi ringkas atau (MATRIK) yang memuat unsur unsur delik/tindak pidana yang didakwakan serta alat bukti tang telah diperoleh /yang ada.

 

Peranan alat bukti dapat dilihat pada pasal 6 ayat(2) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya sebagai berikut :” Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya ” senada dengan ketentuan Undang Undang no 48 tahun 2009 KUHAP pasal 6 ayat (2) pada passl 183 memuat ketentuan sebagai berikut ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah,ia memperoleh keyakinan bahwa dan benar benar terjadi bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya “.

 

Sehingga jaksa dalam merumuskan surat dakwaan haruslah betul betul teliti dengan menguraikan secara cermat,jelas,dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan,kalau tidak sesuai memenuhi sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dakwaan bisa batal demi hukum.

 

Dengan rumusan pasal 142 ayat(2) huruf b KUHAP dapat nenimbulkan persepsi bahwa yang diuraikan secara cermat,jelas,dan lengkap itu adalah mengenai tindak pidana yang dilakukan bukan mengenai tindak pidana perbuatan yang dilakukan.

 

 

Terdakwa inisial RD merupakan pedagang eceran alat tekekomunikasi dikawasan tunjungan elektronic centre (TEC) memiliki satu counter penjualan dilantai G no 18-19 surabaya secara legal (sah) ,dalam arti mengantongi surat izin usaha perdagangan kecil nomor :503/11891,A/436.6.1/013 dengan nama perusahaan UD A- H COMM,dan juga memiliki TANDA DAFTAR PERUSAHAAN perusahaan perorangan nomor TDP 13.01.5.47.53789 berlaku s/d tanggal 5 desember 2018 ,NPWP nomor : 54.230.597.4.618.000 terdaftar pada tanggal 25 /1/2013 atas nama ;RD

 

Terdakwa berbisnis menjual barang HT salah satunya merek BAOFENG sudah 4 tahun lebih tanpa bermasalah dengan siapapun baik itu konsumen atau petugas.

Surat Dakwaan JPU Kejari T Perak Diduga Kabur tidak Cermat,Tidak Jelas,Dan Tidak Lengkap Sangat Merugikan Terdakwa.

 

Anehnya Dalam Kesaksian Polisi saat menjelaskan di persidangan  Lupa Pasal untuk  terdakwa,Apakah seperti ini Penegak Hukum  Lupa Pasal?

Memang   “TERDAKWA BUKAN IMPORTIR ATAUPUN DISTRIBUTOR MENJUAL BARANG BEBAS DIJUAL DIPASARAN IRONISNYA JPU MALAH MEMENJARAKANNYA”,.*Rhy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...
- Advertisement -

Merasa Dicemarkan. Masbuhin Umumkan Tantangan Pada Pieter Talaway

Surabaya.warnakota.com Mantan kuasa hukum konsumen Sipoa Masbuhin menduga adanya pihak-pihak yang sengaja menyerang dan...

Advokat Masbuhin Ajukan Banding Atas Sangsi Pemberhentian Setahun dari DKD Peradi Jatim

Surabaya.warnakota.comDewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jawa Timur menjatuhkan sangsi pemberhentian sementara 12 bulan dan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you