Hukum Di Duga Kuat Ada Rekayasa Perkara Undang...

Di Duga Kuat Ada Rekayasa Perkara Undang Undang ITE Terkait Penyadapan.

-

- Advertisment -

 

Surabaya,warnakota.com

Perlu di ketahui bahwa dalam sidang  minggu yang lalu jaksa penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya,menghadirkan saksi Ahli  Pidana Prof Dr Didik Endro Purwoleksono SH,MH.

Ketika Sidang akan di mulai JPU Harwidie Melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim I Wayan Bahwa Saksi ahli sudah diundang dihubungi tetapi tidak datang dan tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya.

Akhirnya JPU memyampaikan kepada Ketua Majelis Untuk di bacakan ,Ketika akan di bacakan kuasa hukum dari terdakwa menolak untuk di bacakan , dan meminta untuk dihadirkan dipersidangan, sayangnya penolakan Kuasa Hukum terdakwa diabaikan oleh Ketua Majelis , dan tetap memerintahkan JPU membacakan BAP Saksi Ahli. Dikarenakan diabaikannya penolakan Kuasa hukum dari terdakwa tersebut maka kemudian Kuasa Hukum Terdakwa meminta kepada Ketua Majelis Hakim agar keberatan dan penolakan ini dicatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Panitera Penganti karena hal ini melanggar KUHAP Pasal 162 ayat 1 karena Saksi Ahli tidak hadir tanpa ada alasan walaupun Saksi Ahli sudah di sumpah saat  di-BAP oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Dalam BAP yang dibacakan oleh JPU Saksi Ahli Pidana dari Universitas Air Langga yaitu Prof Dr Didik Hendro Purwoleksono SH ,MH. Menjelaskan  .’’Pada  penerapan pasal 47 jo pasal 31 ayat (2)UU   no 11 tahun 2000 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Setiap orang yang memenuhi unsur  sebagaimana dalam pasal 31 ayat (1)atau ayat (2)di pidana dengan pidana  penjara paling  lama 10 tahun  dengan denda RP 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).

Pasal 31 Ayat (2) UU ITE,Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Intersepsi atau Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  yang tidak bersifat Publik di dalam  suatu Komputer  dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan ,penghilangan ,dan/atau dokumen Elektronik yang ditransmisikan.

Berdasarkan Kedua Pasal ,maka seseorang bisa di katakana telah melanggar pasal 47 jo pasal 31 ayat 2 UU ITE  Yaitu .1. Unsur Subyektif ,-Barang Siapa,-Sengaja dan melawan hukum.

2.Unsur Obyektif ,-Melakukan  Intersepsi atas Transmisi Informasi Elektronik,-Melakukan Intersepsi atas . 2 Dokumen Elektronik,- Yang tidak berat di  Publik.-Dari, di dalam suatu Komputer dan atau Sistem Elektronik.- Milik orang lain ,-Baik yang tidak menyebabkan perubahan apa maupun yang menyebabkan adanya perubahan,-Penghilangan,-Penghentian,Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang sedang di transmisikan.

Menurut BAP Ahli ,apabila seseorang memasang alat GPS,dan Transmiter kedalam mobil milik orang lain tanpa seijin pemiliknya ,alat GPS dan Transmiter tersebut mengirim koordoinat kesever tentang keberadaan (posisi) alat  tersebut setelah itu orang yang memasang alat GPS yang di maksud bisa mengakses  melalui server untuk mengetahui keberadaan (posisi)dengan mengunakan /membuka Website yang sudah ditentukan. Perbuatan tersebut sudah melanggar pasal 31 ayat (2)UU ITE dan diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 47 UU ITE,Dari Unsur Subyektif Barang siapa Hal ini adalah pihak terlapor Unsur kesengajaan dapat di lihat dari perbuatan  terlapor ,sengaja dan melawan hukum ,Unsur kesengajaan ini dapat di lihat dari perbuatan yang memasang alat GPS dalam Transmiter ke dalam mobil milik orang lain melawan hukum ,di sini dapat di lihat dari pemasangan GPS oleh terlapor tanpa seijin pemiliknya yaitu pihak Pelapor.

Unsur Obyektif ,Melakukan Intersepsi  atas Transmisi Informasi  Elektronik  yang dapat di lihat dari  pemasangan GPS oleh terlapor .

Tempat yang di pasang GPS adalah milik pribadi ,yang tidak bersifat publik.

Dari perbuatan ini terlapor di duga dapat di jerat pasal 47 jo pasal 31 ayat (2) UUITE.Untuk keterangan  yang saya terangkan  di atas benar dan dapat  di pertangung jawabkan  sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki serta bisa di pertangung jawabkan ,keterangan ini di tulis dalam  Berita acara tanggal 23 maret 2016 oleh Prof Dr Didik Endro Purwoleksono SH,MH. Yang di ketahui oleh Penyidik Hendra Krismawan SH  dan I Gede Kaniaka SH.

Anehnya Ketika Di konfirmasi  oleh wartawan di tempat Kerjanya ,Prof Dr Didik Hendro Purwoleksono SH,MH. awalnya tidak mau komentar karena sibuk tetapi sambil jalan saksi ahli Didik menjelaskan bahwa dirinya pernah  ada yang menelpon agar hadir di persidangan namun tidak tahu siapa yang menelpon tidak jelas atau menyebutkan sehingga tidak saya hiraukan dan terlebih lagi Prof Dr Didik Hendro Purwoleksono SH,MH. sama sekali tidak pernah menerima surat undangan hadir dalam persidangan di PN Surabaya dari JPU terkait perkara pidana ITE tentang penyadapan menggunakan GPS di mobil yang diakui Pelapor IFA FITRIA miliknya  .

Prof Dr Didik Hendro Purwoleksono SH,MH. menegaskan bahwa saya tidak tahu sama sekali dan tidak pernah di-BAP oleh penyidik terkait perkara pidana ITE tentang penyadapan menggunakan GPS di mobil dan juga menegaskan tidak pernah tahu nama Pelapor IFA FITRIA dan nama Terlapor/Terdakwa.  (rekaman wawancara pada Redaksi).

Padahal di dalam SOP penyidikan Seorang Penyidik harus menulis keterangan dari saksi ahli harus benar benar dan sesuai dengan fakta keterangan saksi ahli yang di ketik dan di catumkan dalam  BAP dan bisa di pertangung jawabkan seteleh Berkas BAP di kirim ke kejaksaan Negeri Surabaya.Jika Dalam Perkara GPS ini Adakah ada Dugaan unsur Rekayasa dalam BAP dimana Saksi ahli di konfirmasi Tidak mengakui adanya Keterangan di dalam BAP perkara GPS.

Perlu di ketahui Berdasarkan Dakwaan Nomor 3461/Pid.Sus/2016/PN.SBY Bahwa terdakwa  inisial R  yang di laporkan oleh  Ifa Fitria yang di duga melanggar pasal 31 ayat 2 Jo Pasal 47 UU Nomer 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengenai dugaan memasang alat sadap dengan alat GPS yang dipasang di mobil milik Ifa Fitria.

Dalam Persidangan yang di gelar di Pengadilan Negeri Surabaya yang di ketuai majelis hakim I Wayan  Sosiawan dan Jaksa Penuntut Umum Harwiadi dari Kejaksaan Negeri Surabaya  pada sidang yang lalu Kuasa Hukum  terdakwa Bowo meminta kepada majelis hakim agar jaksa menghadirkan mobil dan BPKB ASLI sebagai barang bukti.

Tetapi pada kenyataannya jaksa sampai sekarang tidak mampu menghadirkan fisik mobil beserta BPKB ASLI.

Justru dalam persidangan ternyata Kuasa Hukum Terdakwa lah yang menghadirkan secara fisik mobil Nissan Grand Livina NoPol L 1114 BL beserta kuncinya yang diakui oleh Terlapor IFA FITRIA miliknya dan juga Kuasa Hukum Terdakwa menghadirkan pula barang bukti surat BPKB ASLI beserta surat pembelian dari dealer Nissan PT Wahana Wirawan untuk Nissan Grand Livina NoPol L 1114 BL tersebut dimana dalam BPKB dan lampirannya tersebut tertulis pembeli dan pemilik dari mobil tersebut adalah Terdakwa.

 

Ketka di konfirmasi Jaksa Penuntut Umum Harwidi  dari Kejaksaan Negeri Surabaya Menyangkal terkait Pemberitaan di Salah satu Media Onlen , Menurutnya  ‘’ Saya tak pernah Merekayasa walaupun Dalam pemberitaan itu Di duga,Perlu di ketahui saya menghadirkan saksi ahli di persidangan ,saya lakukan secara prosedur.

Pertama saya undang  melalui surat yang saya kirim lewat  jasa pengiriman ,Kedua saya kirim surat yang saya titipkan salah satu Jaksa yang kebetulan akrab dengan Dekannya,Ketiga pada saya undang lewat HP ,semua saya lakukan lewat prosedur ,Jelas Jaksa Harwidi kepada wartawan.

Dari semua penjelasan Harwidi kepada wartawan hanya secara lisan tanpa menunjukan bukti bukti ,karena bukti bukti semua ada di kantor.*RHY

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sidang Gugatan PMH Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H., Dua Kali Tidak Dihadiri Tergugat

Surabaya.warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Diduga Anggaran Apbd Dimanfaatkan Kampanye ERJI Bukan Covid-19

Surabaya,warnakota.com  Komisi A DPRD Surabaya menengarai dana kelurahan dimanfaatkan Pemkot...

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...
- Advertisement -

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you