Umum Bupati Lamongan Lantik 135 Anggota PPK

Bupati Lamongan Lantik 135 Anggota PPK

-

- Advertisment -

Lamongan,warnakota.com

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, melantik 135 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan, Rabu (22/11).  Nantinya di setiap kecamatan di isi 5 anggota PPK yang nantinya bertugas sebagai penyelenggaran Pilkada Serentak 2018 di setiap kecamatan di Lamongan. Mereka ini akan bertugas mulai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. itu, Bupati Lamongan  H. Fadeli memiliki harapan tinggi terhadap para anggota PPK yang dilantik untuk perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. “Dia selaku pemerintahan daerah penyelenggaraan pemilu harus berjalan dengan lancar aman kondisip yang penting itu,” pesannya.

Pada kesempatan ini, Bupati H Fadeli juga berpesan kepada PPK dan komisioner KPU Kabupaten Lamongan agar lebih gencar melakukan pendidikan politik bagi para pemilih di pilkada tahun Depan. Apalagi, KPU telah menjalankan proses sesuai dengan jadwal yang ada.“Pendaftaran pemilih sudah dalam proses tahapan-tahapan. Insya Allah berjalan dengan lancar sesuai dengan schedule – schedule itu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018,” katanya. Paska melantik ratusan PPK, pada esok hari Kamis (23/11), KPU akan melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Gedung Pemuda dan Olahraga (GOR) Lamongan.

Menurut Imam Ghozali selaku Ketua KPU Lamongan, meminta kepada anggota PPK yang baru dilantik agar mengembang amanah dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun golongan.“Melakukan pemilihan gubernur dengan baik. Ini dilantik hanya untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” ujarnya di acara pelantikan anggota PPK se-Kabupaten Lamongan ini, yang dihadiri Wakil Bupati Lamongan Kartika Hidayati, dan jajaran Forkopimda.

 

Ditanya terkait dengan anggota PPK yang rangkap jabatan, seperti menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ghozali mengaku, pihaknya tidak mempersoalkannya. “Ada anggota PPK yang juga menjabat sebagai PNS itu juga boleh karena memang tidak dilarang di dalam peraturan KPU tidak dilarang,” ucapnya. Sebab, Ghozali yakin, para anggota PPK akan tetap bisa menjaga independensi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2018 mendatang.“Saya pikir itu tidak berpengaruh tentang independensi karena yang berkaitan dengan independensi secara tegas di PKPU, undang – undang itu partai politik karena memang peserta Pemilu itu kan partai politik atau calon bupati atau wakil bupati itu jadi pesertanya tidak boleh berkaitan dengan partai politik tidak berkaitan dengan calon itu berarti tidak ada persoalan,” pungkasnya. *Dra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa...

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jatim...

” Waspadai Celah P- 19 Dari Kejaksaan Diduga  Rentan Terjadi Suap  Agar Tidak Terjadi P-21

Surabaya, warnakota.com Sejak berkas tersangka Citra Permana dilimpahkan oleh penyidik Polrestabes ke kejaksaan negeri Surabaya...
- Advertisement -

4 Pengedar Ganja Dibekuk Satreskoba Polres Jember

JEMBER, warnakota.com Jajaran Polres Jember berhasil ungkap peredaran ganja yang...

Forkopimda Jatim Memantau Jalannya Vaksinasi Massal di Sumenep Madura.

SUMENEP, warnakota.com Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you