Nasional Bukit Soeharto Gugur dari Nominasi Daftar Ibu Kota Negara

Bukit Soeharto Gugur dari Nominasi Daftar Ibu Kota Negara

-

- Advertisment -

Jakarta Warnakota.com

Terungkap tentang lokasi ibu kota baru yang akan menggantikan Jakarta dipastikan bukan di kawasan Bukit Soeharto. Hal itu ditegaskan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Alasan tidak ditunjuknya kawasan Bukit Soeharto, disebutkan Bambang karena di kawasan itu merupakan daerah yang kaya kandungan batu bara. Daerah tersebut sudah pasti akan berisiko layaknya tanah gambut. Jadi pemerintah akan memilih lokasi yang lebih aman.

Bukan tanah batu bara dan bukan tanah gambut. “Lokasinya harus jauh dari gambut dan batu bara,” ucap Bambang kepada wartawan. Dicoretnya Bukit Soeharto dalam daftar nominasi kawasan yang bakal didirikan ibu kota negara baru juga dikarenakan merupakan kawasan hutan lindung.

Sehingga kawasan tersebut sudah pasti tetap perlu dijaga kelestariannya oleh pemerintah. “Kami komitmen tidak ganggu lingkungan untuk ibu kota baru,” kata Bambang.

Adapun misteri terkait lokasi yang bakal ditunjuk bakal jadi Ibukota baru Bambang masih enggan membocorkannya ke publik. Hal ini dikarenakan Pemerintah, masih harus melakukan sejumlah penelitian untuk memastikan kelayakan kawasan yang ditunjuk nanti sebagai ibu kota negara baru.

Dia meminta masyarakat untuk terus bersabar terkait penentuan lokasi dan tidak terpancing berita Hoax. Apalagi masterplan pembangunan baru akan dibuat setelah lokasi ibu kota yang baru ditentukan. “Untuk buat masterplan butuh waktu. Semoga 2020 selesai.

Yang pasti penentuan lokasi ibu kota ada waktunya,” jelasnya. Untuk memindahkan ibu kota itu sendiri, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan sejumlah opsi. Selain kawasan Bukit Soeharto, pemerintah juga menyiapkan lokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kalteng.

Adapula daerah lain seperti di Kelurahan Sotek, PPU dan Kalimantan Selatan. Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan pemindahan ibu kota tidak akan membebani keuangan negara. Karena pemerintah akan fokus membangun ibu kota baru dengan sistem kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Adapun taksiran biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 500 triliun. Di dalam APBN selama lima tahun bakal dianggarkan Rp 93 triliun. Lahan yang diperlukan sekira 40 ribu hektare dengan target pemindahan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa.*tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan Keadilan Mulyanto Sampai saat ini Di ombang ambingkan oleh aparat...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan Ir.Suhartati Messakh  Patty  mencari keadilan di muka bumi., namun keadilan...

Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara Advokat Belly V.S. Daniel Karamoy, dan kliennya Thie Butje Sutedja

Surabaya .warnakota.com Sidang Gugatan Perlawanan Hukum antara  pengacara (advokat) Belly V.S. Daniel Karamoy, S.H., M.H.,...

Ketua DKD Peradi Jatim Pieter Talaway dan Advokat Masbuhin Saling Membenarkan Argumentasinya Masing Masing

Surabaya. Warnakota.com Rupaya berita panas terkait  Mantan...
- Advertisement -

Tidak Konsisten PN Surabaya Terkait Perkara Eksekusi

Surabaya,warnakota.com  Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkesan tidak tegas soal pelaksanaan eksekusi lahan di Jalan...

Jaksa Perak, Eksekusi Buronan Kasus Kepabeanan Sempat Sembunyi

Surabaya,warnakota.com Pelarian Hasan Nur Effendi selama 5 tahun sejak dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung...

Must read

Oknum jaksa Mangkrakan Perkara Berkas P21 menjadi P19

Surabaya. Warnakota.com Kepastian hukum dan...

Sudah 6 tahun lebih Suhartati Mencari Keadilan Atas Eksekusi Rumahnya

Surabaya. Warnakota.comSudah 6 tahun lebih Jeki Messakh dan...
- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you