Hukum Bambang DH Penuhi Panggilan Kejaksaan Tinggi

Bambang DH Penuhi Panggilan Kejaksaan Tinggi

-

- Advertisment -

Surabaya, Warnakota.com

Penyelidikan Kasus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) masih terus bergulir. Hari ini Bambang DH dan Kepala Keuangan penuhi Panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.Kedatangan Beliau hanyalah sebagai Saksi.Selasa,( 25 Juni 2019 ) Sebelumnya,

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim Didik Farkhan menyebut dalam minggu ini akan ada Sepuluh orang yang dipanggil. Selain Bambang DH, ada ajudan Bambang DH hingga pihak YKP.

Didik menambahkan keterangan Bambang DH ini penting karena merupakan wali kota pengganti Pak Sunarta yang digadang mengetahui aliran dana YKP. “Beliau sebagai wali kota dulu pengganti dari Pak Sunarta minimal pasti banyak pengetahuannya tentang kasus ini,” kata Didik.

Sebelumnya, kasus korupsi YKP dan PT YEKAPE pernah beberapa kali mencuat. Di tahun 2012, DPRD Kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Saat itu pansus hak angket memberikan rekomendasi agar YKP dan PT YKP diserahkan ke Pemkot Surabaya, karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak. Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah atau surat ijo berasal dari Pemkot.

Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot. Bukti YKP merupakan milik Pemkot, terbukti sejak berdiri, Ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Wali kota Surabaya. Hingga tahun 1999, YKP dijabat Walikota Sunarto.

Sementara lantaran ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menyebut Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 Wali kota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

tiba-tiba tahun 2002, wali kota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara melawan hukum memisahkan diri dari Pemkot. “Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya.

Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah,” ujar Didik. Didik

menyebut kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. “Ini korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini rekor terbesar,” kata mantan Kajari Surabaya tersebut.*RHY


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa...

Sinergitas dan Kekompakan Forkopimda dalam menghadapi Covid-19 di Bangkalan

Surabaya,warnakota.com Sinergitas dan kekompakan Forkopimda Jawa Timur yaitu Gubernur Jatim...

” Waspadai Celah P- 19 Dari Kejaksaan Diduga  Rentan Terjadi Suap  Agar Tidak Terjadi P-21

Surabaya, warnakota.com Sejak berkas tersangka Citra Permana dilimpahkan oleh penyidik Polrestabes ke kejaksaan negeri Surabaya...
- Advertisement -

4 Pengedar Ganja Dibekuk Satreskoba Polres Jember

JEMBER, warnakota.com Jajaran Polres Jember berhasil ungkap peredaran ganja yang...

Forkopimda Jatim Memantau Jalannya Vaksinasi Massal di Sumenep Madura.

SUMENEP, warnakota.com Forkopimda Jawa Timur, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa,...

Must read

- Advertisement -

You might also likeRELATED
Recommended to you